EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ( Studi Kasus Penarikan Retribusi Angkutan Umum Terminal Balaraja )
| Main Authors: | ROHYADI, MUHAMAD, Apip, Abdul, Yusuf, Maulana |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/445/1/skripsi%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/445/2/skripsi%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/445/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Muhamad Rohyadi. NIM: 6661110686. Skripsi. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus Penarikan Retribusi Angkutan Umum Terminal Balaraja). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: DR. Abdul Apip, M.Pd., Pembimbing II: Maulana Yusuf, S.Sos., M.Si. Penelitian mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Mengenai Retribusi Terminal ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait dengan pelaksanaan penarikan retribusi angkutan umum di Terminal Balaraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha mengenai retribusi terminal dengan studi kasus pelaksanaan penarikan retribusi angkutan umum di Terminal Balaraja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nurcholis, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah dengan studi kasus penarikan retribusi angkutan umum Termial Balaraja belum berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya sumber daya manusia serta rendahnya kompetensi di bidang perhubungan dan keterminalan, lokasi terminal yang kurang strategis, tidak berfugsinya terminal, sarana prasarana yang tidak memadai, tidak adanya pengelolaan terminal, tidak optimalnya sosialisasi mengenai peraturan daerah, kurang tegasnya penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPT Terminal. Oleh karena itu peneliti memberi rekomendasi kepada Dinas Perhubungan dan UPT Terminal untuk mengembalikan fungsi terminal dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, serta bekerjasama dengan kepolisian dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Retribusi Jasa Usaha, Terminal