MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET TETAP PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS)
| Main Authors: | AMELIA, EPI, Yulianti, Rina, Cadith, Juliannes |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/413/1/MANAJEMEN%20PENGELOLAAN%20ASET%20TETAP%20PADA%20DINAS%20BINA%20MARGA%20DAN%20PENGAIRAN%20KABUPATEN%20TANGERANG%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/413/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Epi Amelia. NIM 6661103342. 2015. Skripsi. Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Manajemen Pengelolaan Penggunaan Kendaraan Dinas). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing 1: Rina Yulianti, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Juliannes Cadith, S.Sos., M.Si. Kata Kunci: Manajemen Pengelolaan, Aset Tetap, Kendaraan Dinas. Penelitian dilatar belakangi oleh adanya Manajemen Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Manajemen Pengelolaan Penggunaan Kendaraan Dinas) yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Aset dari Siregar (2004). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang adanya pencatatan aset yang tidak sesuai antara data manual yang dimiliki pengelola aset dengan yang berada di Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) serta Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang belum memberikan transparansi kerja karena hanya dapat diakses oleh pengelola aset saja tidak dapat diakses secara umum. Kesimpulan yaitu Manajemen Aset Tetap pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang belum berjalan secara efektif dan efisien, yang berdampak pada pemborosan anggaran yang dikeluarkan. Saran yaitu Sebaiknya dilakukan pengecekan fisik setiap 3 (bulan) sekali untuk memastikan data yang tercatat akurat dan up to date, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) harus terus dikembangkan lagi sehingga tidak ada celah untuk terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).