Fungsi Pelayanan Kesehatan dengan Settlement Function Analysis di Kota Bekasi
| Main Authors: | Santoso, Muhammad Arief, Yusuf, Maulana, Widyastuti, Yeni |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/321/1/Cover%20Skripsi%20Arief.docx http://eprints.untirta.ac.id/321/2/Abstrak.docx http://eprints.untirta.ac.id/321/3/DAFTAR%20ISI%20Skripsi.docx http://eprints.untirta.ac.id/321/ http://ane.fisip-untirta.ac.id/ |
Daftar Isi:
- Muhammad Arief Santoso, 6661091666, Skripsi, 2014. Fungsi Pelayanan Kesehatan dengan Settlement Function Analysis di Kota Bekasi. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Maulana Yusuf, S.IP, M.Si, Pembimbing II: Yeni Widyastuti, S.Sos, M,Si. Kata Kunci: Fungsi Pelayanan Kesehatan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang meratanya pembangunan, sehingga terjadi pemusatan pada pusat-pusat pelayanan di pusat kota dan tingkat fungsi pelayanan dan fasilitas kesehatan di Kota Bekasi belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pelayanan kesehatan dengan Settlement Function Analysis di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian ini adalah variabel fungsi wilayah dan indikator berupa fungsi kesehatan yang mencakup jumlah fasilitas kesehatan berdasarkan kecamatan, jumlah tenaga kesehatan, dan jumlah daya tampungberdasarkan kecamatan sedangkan sumber penelitiannya adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Kota Bekasi, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, dan Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kota Bekasi. Peneliti menggunakan teknik analisa data menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara secara purposive. Hasil penelitian mengenai fungsi pelayanan kesehatan dengan Settlement Function Analysis adalah belum sepenuhnya terlayani dikarenakan ketersediaan fungsi pelayanan kesehatan belum tersebar secara merata. Rekomendasinya adalah memperhatikan 6 kecamatan yang memiliki fungsi pelayanan rendah dengan mengalokasikan anggaranuntuk fokus pada keperluan pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan di setiap unit pelayanan, melaksanakan sosialisasi setiap kebijakan yang mengenai kesehatan, supaya masyarakat dapat merasakan pelayanan dengan baik dari fasilitas serta sarana dan prasarana secara merata dan terjangkau.