PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
| Main Authors: | Rimbawan, Agnes, Waseh, Hasuri, Stiawati, Titi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/30/1/SKRIPSI_agnes_rimbawan_062433.pdf http://eprints.untirta.ac.id/30/ |
Daftar Isi:
- Agnes Rimbawan, Penerapan Good Governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Drs. Hasuri Waseh S.E, M.Si, Pembimbing II Titi Stiawati S.Sos,M.Si. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Good Governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Tujuan diterapkannya Good Governance Dalam rangka menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, diperlukan program pembinaan produk hukum daerah yang dapat menjadi media kontrol & akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota termasuk terwujudnya pemerintahan yang amanah. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agus Dwiyanto, yang terdiri dari enam prinsip yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, kepastian hukum, dan responsif. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penerapan good governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang tidak berjalan secara maksimal. Hal ini karena dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti Tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Bentuk transparansi yang diberikan tidak dapat diterapkan dengan efektif dan menyeluruh. Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal dari hasil kinerjanya. Kurangnya kualitas SDM pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja dasn pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak efektif dan efisien. Supremasi hukum yang diharapkan tidak berjalan dengan efektif. Tidak responsifnya pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan agar good governance bisa diterapkan dengan efektif maka perlu dilakukan seperti membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak melalui media internet saja, tapi dengan menggunakan media lainnya. meningkatkan pengawasan pada setiap proses pelelangan terhadap pemenangan tender dan dalam pelaksanaan pembangunan, Lebih meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Kata kunci: Penerapan, Good Governance