KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SERANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Daftar Isi:
- Kawasan kumuh merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan termasuk pada urusan pemerintahan konkuren sebagaimana Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Bagaimana peran pemerintah Kota Serang dalam mengatasi penataan kawasan kumuh permukiman rakyat di Kecamatan Serang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah Kota Serang dalam mengatasi penataan kawasan kumuh permukiman rakyat di Kecamatan Serang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat suatu keadaan hukum yang berada di masyarakat. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Kewenangan Pemerintah Kota Serang dalam penataan kawasan kumuh di wilayah Kecamatan Serang dilakukan melalui penataan mandi, cuci, dan kakus, jalan paving blok, jalan beton, drainase lingkungan, sumur bor, dan penyediaan gerobak sampah.