IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)
| Main Authors: | HILMI, A. FAIZ, Stiawati, Titi, Arenawati, Arenawati |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/1412/1/Cover%20Skripsi%20Faiz.pdf http://eprints.untirta.ac.id/1412/2/Kt.%20Pengantar%20%26%20Daft.%20Isi%20Prop.%20Skripsi%20Faiz.pdf http://eprints.untirta.ac.id/1412/ http://ap.fisip-untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- A. Faiz Hilmi, 6661083005. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan sebagai upaya untuk melaksanakan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan bagi para nelayan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi peraturan daerah tersebut dengan lokasi penelitian di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan mengambil teori Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan model wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan fokus utama pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini dilakukan dengan cara sosialisasi melalui kunjungan-kunjungan langsung ke beberapa wilayah kantong-kantong nelayan. Pelaksanaan Perda ini belum berjalan optimal karena beberapa hal, seperti Masih adanya nelayan yang menggunakan alat penangkapikan yang dilarang, serta masih banyaknya nelayan yang belum memiliki surat izin perikanan. Saran yang diajukan adalah Pemerintah Daerah bersama instansi terkait lainnya, perlu meningkatkan kembali langkah-langkah sosialisasi yang sudah dilaksanakan serta lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan untuk mengurangi angka kemiskinan yang didominasi oleh masyarakat nelayan. Kata kunci: Implementasi, nelayan