PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DIFABEL DAKSA DAN NETRA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang)

Main Authors: MAULANA, MUHAMMAD SYIFA, Nugroho, Kandung Sapto, Indriyany, Ika Arinia
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2018
Subjects:
Online Access: http://eprints.untirta.ac.id/1192/1/PARTISIPASI%20POLITIK%20PEMILIH%20DIFABEL%20DAKSA%20DAN%20NETRA%20DALAM%20PEMILIHAN%20GUBERNUR%20BANTEN%20TAHUN%202017%20-%20Copy.pdf
http://eprints.untirta.ac.id/1192/
http://ip.fisip-untirta.ac.id
Daftar Isi:
  • Muhammad Syifa Maulana. NIM. 6670142470. Skripsi. Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang). Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si dan Dosen Pembimbing II: Ika Arinia Indriyany, S. IP., M.A Setiap warga negara tentu saja memiliki hak politik yang sama yaitu memilih dan dipilih hal ini juga berlaku pada kelompok difabel. Pada Pemilihan Gubernur tahun 2017 partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang yaitu sekitar 33% dan merupakan partisipasi pemilih difabel yang paling rendah di Provinsi Banten. Kota Tangerang yang cenderung dengan kota yang paling maju di Banten namun tingkat partisipasi pemilih difabelnya yang paling rendah. Kota Tangerang juga memiliki jumlah pemilih difabel terbanyak di Provinsi Banten yaitu sebanyak 800 orang. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik menurut Huntington & Nelson. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemilih difabel di Kota Tangerang termasuk ke dalam kesadaran partisipasi yang otonom. Selain itu, faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih difabel di Kota Tangerang pada pemilihan Gubernur tahun 2017 disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor pemilih dan faktor pihak penyelenggara. Kata Kunci: Pemilih difabel, Partisipasi Politik, Hak Politik