ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KOTA CILEGON
| Main Author: | HOLIFAH, HOLIFAH |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/1169/1/SKRIPSI%20HOLIFAH%20072711%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/1169/ http://ap.fisip-untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- Holifah. NIM. 072711. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kata Kunci : “Analisis Pelaksanaan, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)” Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan daerah di Provinsi Banten. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Salah satu UPTD tersebut adalah UPTD Kota Cilegon. Pelaksanaan pemungutan pajak di UPTD Kota Cilegon tidak terlepas dari adanya beberapa masalah yang menyebabkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2008 – 2010 sehingga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Kota Cilegon, hambatan-hambatan dalam pemungutannya dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Adam Smith yaitu tentang asas-asas pemungutan pajak, antara lain: equality, certainty, convenience dan efficiency dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pemungutan PKB di UPTD Kota Cilegon belum berjalan efektif dan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Dalam hal ini, UPTD Kota Cilegon telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.