KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAHAN KOTA SERANG
| Main Authors: | NURLIANA, EVA, Sjafari, Agus, Yulianti, Rina |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/1167/1/SKRIPSI%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/1167/ http://ap.fisip-untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- Eva Nurliana, Nim 062427, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program studi Ilmu Administrasi Negara, kinerja pegawai pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Pembimbing I, Dr. Agus Sjafari, M.Si, Pembimbing II, Rina Yulianti S.Ip, M.Si Kata kunci : Kinerja, Penilaian Kinerja Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Serang. Dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang penilaian kinerja penting bagi setiap pegawai dan tentunya sangat berguna untuk menentukan kebijakan-kebijakan dibidang kepegawaian yang terbaik. Proses penilaian kinerja pegawai harus jujur dan obyektif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Serang, Dalam pengembangan sumber daya manusia (pegawai) penilaian kinerja bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Proses ini dilakukan oleh atasan langsung dengan cara mengisi lembar DP3 (Daftar Penilaian pekerjaan Pegawai). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep penilaian kinerja menurut teori Marihot Tua Efendi Hariandja, sebagai faktor apa saja yang meliputi penetapan standar kinerja, yaitu : kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan kerja, kerjasama tim dan kreatifitas. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukan bahwa proses penilaian kinerja pegawai dikantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan sebagian pegawai sering tidak masuk dalam arti bolos. Kriteria penilaian yang tidak jelas sehingga standar penilaiannya pun kurang bagus dan jumlah pegawai yang terbatas.