IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 164 TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS GANJIL-GENAP DI PROVINSI DKI JAKARTA
| Main Authors: | Yori, Randi Alifio, Fuad, Anis, Atto’ullah, Atto’ullah |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.untirta.ac.id/1023/1/IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20GUBERNUR%20DKI%20JAKARTA%20NO.%20164%20TAHUN%202016%20TENTANG%20PEMBATASAN%20LALU%20LINTAS%20GAN%20-%20Copy.pdf http://eprints.untirta.ac.id/1023/ http://ap.fisip-untirta.ac.id |
Daftar Isi:
- RANDI ALIFIO YORI. 6661131709. 2018. Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Ganjil-Genap Di Provinsi DKI Jakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Anis Fuad, S.Sos., M.Si. dan dosen pembimbing II: Drs. Atto’ullah, M.Si. Kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap merupakan kebijakan lalu lintas yang bertujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan di sepanjang koridor Jalan Sisingamangaraja – Jalan Jendral Sudirman – Jalan M.H Thamrin dan Koridor Jalan Jendral Gatot Subroto, yang di atur melalui Peratutran Gubernur DKI Jakarta No. 164 Tahun 2016. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya, dan Pos Pengawasan pembatasan lalu lintas ganjil genap. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van meter dan Van Horn, yang mana meliputi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukan implementasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang telah dilakukan dengan baik namun masih ada beberapa masalah yang menghambat dan membuat permasalahan baru, seperti masih tingginya angka pelanggaran, kemacetan masih cukup tinggi terutama saat musim hujan, dan perpindahan arus kemacetan ke jalur alternatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yaitu Pemerintah harus menmperbanyak dan memperbagus kendaraan umum, mengurangi penjualan kendaraan dan impor kendaraan, dan pemerintah harus membuat rekayasa lalu lintas yang berdampak lebih besar lagi, seperti membuat pembatasan kendaraan dengan sistem zonasi wilayah. Kata kunci : kebijakan publik, Impelementasi, rekayasa lalu lintas.