Analisis Kelayakan Sosial, Finansial Dan Pasar Produk Hutan Tanaman Rakyat: Studi Kasus Di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
| Main Author: | Subarudi, Subarudi |
|---|---|
| Other Authors: | Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan |
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/702 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/702/687 |
Daftar Isi:
- Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menerima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan merealisasikan seluruh target luasan areal penetapannya serta memperoleh dana pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (P3HT), Kementerian Kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dan kendala operasional di lapangan. Kajian pengembangan HTR di Kabupaten Dompu penting dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) menganalisis kelayakan sosial pengelolaan HTR; 2) menganalisis kelayakan finansial pengelolaan HTR dan 3) menganalisis kelayakan pasar produk HTR. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelayakan sosial dalam pengelolaan HTR masih menghadapi permasalahan, antara lain: 1) program HTR menjadi legalisasi pengelolaan hutan tanpa izin; 2) program HTR menuntut pembentukan kelembagaan yang cepat dan mendadak; 3) kesulitan untuk bekerja berkelompok; 4) pemanfaatan lahan yang belum optimal; 5) kesulitan mengelola sistem administrasi kelompok; 6) kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah dan 7) kinerja pendamping HTR belum terukur. Secara finansial pengelolaan HTR dapat dikatakan layak dengan NPV sebesar Rp 20.054.791, BCR 3,31 dan IRR 28%. Kelayakan pasar HTR di Kabupaten Dompu menjanjikan karena kebutuhan kayu bagi industri penggergajian dan furniture sangat tinggi.