Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph): Studi Kasus Kph Gedong Wani, Provinsi Lampung
| Main Authors: | Sylviani, Sylviani, Hakim, Ismatul |
|---|---|
| Other Authors: | Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan |
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/701 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/701/686 |
Daftar Isi:
- Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari persoalan atau konflik lahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. Konflik lahan dapat terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Tujuan kajian ini adalah: 1) menguraikan sejarah kawasan KPH; 2) mengkaji perkembangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan 3) menganalisis dampak penggunaan dan pemanfaatan kawasan. Metode penelitian menggunakan Analisis Historis atau Analisis Runtut Kejadian melalui beberapa tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPH sudah diokupasi oleh masyarakat, baik sebagai lahan garapan, pemukiman, bangunan kantor desa, maupun menjadi pusat perbelanjaan berupa toko serba ada dan pasar tradisional. Di KPH tersebut terdapat lahan garapan yang sudah bersertifikat dan ada desa definitif yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Konflik dalam kawasan hutan terjadi karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan. Penelitian ini juga menghasilkan suatu model pemanfaatan lahan (land use) dalam satu unit manajemen KPH. Analisis tenurial ini diharapkan dapat dijadikan alternatif resolusi konflik lahan di sektor kehutanan. Salah satu alternatif solusi yang disarankan adalah menerapkan Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan atau mengembangkan konsep Desa Hutan yang mampu menampung aspirasi dan dinamika masyarakat tanpa mengubah status kawasan hutannya.