Faktor-Faktor Untuk Peningkatan Kemandirian Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus Di Desa Ranggang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Main Author: | Ruhimat, Idin Saepudin |
---|---|
Other Authors: | Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan |
Format: | Article info eJournal |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
, 2015
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/696 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/696/681 |
Daftar Isi:
- Rendahnya tingkat kemandirian petani merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Ranggang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian petani dan merumuskan usaha peningkatan kemandirian petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Ranggang. Penelitian dilaksanakan di Desa Ranggang, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel menggunakan metode survei yang bersifat eksplanasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) dengan program SmartPLs 2.0 M3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dan kedinamisan petani dalam pengelolaan hutan rakyat merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kemandirian petani, sedangkan lingkungan sosial budaya, karakteristik petani, dukungan pihak luar, kinerja penyuluhan dan tingkat ketersediaan inovasi merupakan faktor yang berpengaruh tidak langsung. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemandirian petani dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Ranggang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan kedinamisan petani. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian petani dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kedinamisan petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk melakukan penguatan kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kehutanan di daerah, peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan peningkatan ketersediaan inovasi teknologi yang mencakup teknis maupun non teknis.