KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT
Main Authors: | Syahadat, Epi, Subarudi, Subarudi |
---|---|
Format: | Article info eJournal |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
, 2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/397 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/397/383 |
ctrlnum |
--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-397 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT</title><creator>Syahadat, Epi</creator><creator>Subarudi, Subarudi</creator><subject lang="en-US">Hutan rakyat, penatausahaan hasil hutan, pemanfaatan, peredaran, pengangkutan.</subject><description lang="en-US">Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih mengalami kendala di dalam
pelaksanaannya di lapangan, faktor penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi keadaan ini berakibat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak efektif khususnya dalam pengangkutan kayu rakyat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Kajian dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang ada, khususnya yang menyangkut kebijakan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, terbukti masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, ketentuan tentang jenis kayu yang diangkut di luar ketiga jenis kayu yang tertera dalam permenhut tersebut, pengawasan terhadap pejabat yang dibebani tugas dan lain sebagainya masih perlu disempurnakan, dengan demikian ketertiban, kelancaran, tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat dapat tercipta dengan baik. Dengan upaya tersebut maka fungsi penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat yang efektif dalam upaya melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan dapat diwujudkan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2014-09-10</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/397</identifier><identifier>10.20886/jsek.2007.4.2.177-191</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 177-191</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 177-191</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/397/383</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-397</recordID></dc>
|
language |
eng |
format |
Journal:Article Journal Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion Other Other: Journal:eJournal |
author |
Syahadat, Epi Subarudi, Subarudi |
title |
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT |
publisher |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim |
publishDate |
2014 |
topic |
Hutan rakyat penatausahaan hasil hutan pemanfaatan peredaran pengangkutan |
url |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/397 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/397/383 |
contents |
Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih mengalami kendala di dalam
pelaksanaannya di lapangan, faktor penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi keadaan ini berakibat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak efektif khususnya dalam pengangkutan kayu rakyat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Kajian dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang ada, khususnya yang menyangkut kebijakan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, terbukti masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, ketentuan tentang jenis kayu yang diangkut di luar ketiga jenis kayu yang tertera dalam permenhut tersebut, pengawasan terhadap pejabat yang dibebani tugas dan lain sebagainya masih perlu disempurnakan, dengan demikian ketertiban, kelancaran, tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat dapat tercipta dengan baik. Dengan upaya tersebut maka fungsi penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat yang efektif dalam upaya melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan dapat diwujudkan. |
id |
IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-397 |
institution |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
institution_id |
475 |
institution_type |
library:special library |
library |
Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI |
library_id |
121 |
collection |
Indonesian Journal of Forestry Research |
repository_id |
3429 |
subject_area |
Kehutanan Lingkungan Pertanian |
city |
BOGOR |
province |
JAWA BARAT |
repoId |
IOS3429 |
first_indexed |
2016-09-28T01:14:50Z |
last_indexed |
2017-07-11T02:43:54Z |
recordtype |
dc |
merged_child_boolean |
1 |
_version_ |
1800764917851095040 |
score |
17.13294 |