Cover Image

KONDISI TATA KELOLA HUTAN UNTUK IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD+) DI INDONESIA

Main Authors: Ekawati, Sulistya, Lugina, Mega, Ginoga, Kirsfianti L.
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2016
Subjects:
tata kelola yang baik
hutan
REDD+
pilar
prinsip
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/320
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/320/307
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-320
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KONDISI TATA KELOLA HUTAN UNTUK IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD+) DI INDONESIA</title><creator>Ekawati, Sulistya</creator><creator>Lugina, Mega</creator><creator>Ginoga, Kirsfianti L.</creator><subject lang="en-US">tata kelola yang baik, hutan, REDD+, pilar, prinsip</subject><description lang="en-US">Salah satu elemen kritis untuk mendukung keberhaslan REDD+ adalah melalui upaya meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya kondisi tata kelola lembaga REDD+ sudah ada. Penelitian dilakukan pada tahun 2011 di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Berau. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada keberadaan kegiatan percontohan (Demonstration Activities good) di lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga REDD+yang ada belum sepenuhnya mencerminkan tiga pilar dalam good governance , keterwakilan unsur masyarakat masih kurang. Indikator profesionalisme menduduki nilai tertinggi, sedangkan indikator partisipasi menduduki nilai terendah. Lembaga yang dapat berpotensi untuk menjadi lembaga REDD+ tersebut juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance , hal ini karena baru dalam tahap awal operasional. Lembaga REDD+ yang ada semuanya merupakan lembaga ad hoc sehingga bersifat sementara, ada kecenderungan tidak adanya learning organization dan mengarah ke overlapping fungsi. Penelitian menyarankan beberapa hal: (i) penguatan tata kelola hutan pada lembaga REDD+ yang sudah ada bisa dilakukan melalui penguatan pilar masyarakat dan penguatan prinsip partisipasi, (ii) masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat perlu dilibatkan dalam struktur kelembagaan REDD+, (iii) Penilaian prinsip-prinsip good governance dalam institusi REDD+ akan lebih komprehensif jika dilakukan pada kondisi implementasi, dimana mekanisme distribusi pembayaran dari kegiatan penurunan emisi sudah berjalan, (iv) Fungsi fasilitas perlu terus diperkuat sebagai penggerak mekanisme REDD+ agar dapat terimplementasikan dan (iv) Struktur organisasi yang terbaik mengikuti strategi REDD+yang ditetapkan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2016-06-14</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/320</identifier><identifier>10.20886/jakk.2013.10.1.%p</identifier><source lang="en-US">Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; 72-87</source><source>2502-6267</source><source>0216-0897</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/320/307</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-320</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Ekawati, Sulistya
Lugina, Mega
Ginoga, Kirsfianti L.
title KONDISI TATA KELOLA HUTAN UNTUK IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD+) DI INDONESIA
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2016
topic tata kelola yang baik
hutan
REDD+
pilar
prinsip
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/320
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/320/307
contents Salah satu elemen kritis untuk mendukung keberhaslan REDD+ adalah melalui upaya meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya kondisi tata kelola lembaga REDD+ sudah ada. Penelitian dilakukan pada tahun 2011 di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Berau. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada keberadaan kegiatan percontohan (Demonstration Activities good) di lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga REDD+yang ada belum sepenuhnya mencerminkan tiga pilar dalam good governance , keterwakilan unsur masyarakat masih kurang. Indikator profesionalisme menduduki nilai tertinggi, sedangkan indikator partisipasi menduduki nilai terendah. Lembaga yang dapat berpotensi untuk menjadi lembaga REDD+ tersebut juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance , hal ini karena baru dalam tahap awal operasional. Lembaga REDD+ yang ada semuanya merupakan lembaga ad hoc sehingga bersifat sementara, ada kecenderungan tidak adanya learning organization dan mengarah ke overlapping fungsi. Penelitian menyarankan beberapa hal: (i) penguatan tata kelola hutan pada lembaga REDD+ yang sudah ada bisa dilakukan melalui penguatan pilar masyarakat dan penguatan prinsip partisipasi, (ii) masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat perlu dilibatkan dalam struktur kelembagaan REDD+, (iii) Penilaian prinsip-prinsip good governance dalam institusi REDD+ akan lebih komprehensif jika dilakukan pada kondisi implementasi, dimana mekanisme distribusi pembayaran dari kegiatan penurunan emisi sudah berjalan, (iv) Fungsi fasilitas perlu terus diperkuat sebagai penggerak mekanisme REDD+ agar dapat terimplementasikan dan (iv) Struktur organisasi yang terbaik mengikuti strategi REDD+yang ditetapkan.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-320
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2016-09-28T01:14:36Z
last_indexed 2016-09-28T01:14:36Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800731606035464192
score 17.13294

Lihat Juga