KAJIAN KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN PANGKEP

Main Authors: Dewi, Indah Novita, Rizal HB, Achmad, Kusumedi, Priyo
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2017
Subjects:
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/300
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/300/287
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-300
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KAJIAN KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN PANGKEP</title><creator>Dewi, Indah Novita</creator><creator>Rizal HB, Achmad</creator><creator>Kusumedi, Priyo</creator><subject lang="en-US">Peraturan perundangan, hutan lindung, tata kelola hutan, para pihak</subject><description lang="en-US">Berbagai peraturan perundangan mengenai hutan lindung telah diterbitkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, namun pada prakteknya sebagian dari peraturan tersebut tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hambatan dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut adalah belum jelasnya pihak yang terlibat dan peran yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perundangundangan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan membagi para pihak berdasarkan kekuatan, kepentingan dan legitimasinya, wawancara dan diskusi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini tidak banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung. Perlu keterlibatan lebih banyak pihak terkait dengan satu leader atau koordinator. Leader yang direkomendasikan dalam proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung adalah Dinas Kehutanan Provinsi, khususnya dalam hal perencanaan dan monitor evaluasi.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2017-01-23</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/300</identifier><identifier>10.20886/jakk.2012.9.1.%p</identifier><source lang="en-US">Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; 11-22</source><source>2502-6267</source><source>0216-0897</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/300/287</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-300</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Dewi, Indah Novita
Rizal HB, Achmad
Kusumedi, Priyo
title KAJIAN KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN PANGKEP
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2017
topic Peraturan perundangan
hutan lindung
tata kelola hutan
para pihak
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/300
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/300/287
contents Berbagai peraturan perundangan mengenai hutan lindung telah diterbitkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, namun pada prakteknya sebagian dari peraturan tersebut tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hambatan dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut adalah belum jelasnya pihak yang terlibat dan peran yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perundangundangan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan membagi para pihak berdasarkan kekuatan, kepentingan dan legitimasinya, wawancara dan diskusi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini tidak banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung. Perlu keterlibatan lebih banyak pihak terkait dengan satu leader atau koordinator. Leader yang direkomendasikan dalam proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung adalah Dinas Kehutanan Provinsi, khususnya dalam hal perencanaan dan monitor evaluasi.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-300
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2016-09-28T01:14:36Z
last_indexed 2017-02-25T18:55:36Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800731605117960192
score 17.13294