KAJIAN LUAS UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI LUAR P.JAWA

Main Author: Dwiprabowo, Hariyatno
Format: Article info eJournal
Bahasa: ind
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2017
Subjects:
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/2689
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2689
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KAJIAN LUAS UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI LUAR P.JAWA</title><creator>Dwiprabowo, Hariyatno</creator><subject lang="en-US">Unit pengelolaan hutan; hak pengusahaan hutan; luas hutan minimum</subject><description lang="en-US">Pengusahaan hutan produksi yang selama ini dilaksanakan dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diperkirakan tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang dihadapi sub sektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat di masa depan mengingat menurunnya potensi hutan alam produksi. Kondisi hutan yang ada pada saat ini adalah bersifat campuran antara hutan primer, bekas tebangan, dan lahan tidak produktifdengan kecendrungan dua yang terakhir bertambah luas. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Salah satu alternatif adalah pembentukan unit-unit pengelolaan hutan sebagai pengganti sistem HPH yang lebih fleksibel dalam hal luas serta sistem silvikultumya. Tujuan kajian ini adalah mencari luas minimal unit pengelolaan hutan yang secara finansial layak untuk dikelola dengan sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis. Metoda yang digunakan adalah program linear dengan kriteria finansial NPV dan IRR. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum luasan (minimal) unit pengelolaan hutan yang ekonomis dicapai jika luas hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya sama atau lebih besar daripada luasan non hutan primer (bekas tebangan dan tanah tidak produktif) sedangkan luasan hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya 30 000 ha.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2017-03-02</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/2689</identifier><identifier>10.20886/jsek.2005.2.1.75-88</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 75-88</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 75-88</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>ind</language><rights lang="en-US">Copyright (c) 2017 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2689</recordID></dc>
language ind
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Dwiprabowo, Hariyatno
title KAJIAN LUAS UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI LUAR P.JAWA
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2017
topic Unit pengelolaan hutan
hak pengusahaan hutan
luas hutan minimum
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/2689
contents Pengusahaan hutan produksi yang selama ini dilaksanakan dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diperkirakan tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang dihadapi sub sektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat di masa depan mengingat menurunnya potensi hutan alam produksi. Kondisi hutan yang ada pada saat ini adalah bersifat campuran antara hutan primer, bekas tebangan, dan lahan tidak produktifdengan kecendrungan dua yang terakhir bertambah luas. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang akan datang. Salah satu alternatif adalah pembentukan unit-unit pengelolaan hutan sebagai pengganti sistem HPH yang lebih fleksibel dalam hal luas serta sistem silvikultumya. Tujuan kajian ini adalah mencari luas minimal unit pengelolaan hutan yang secara finansial layak untuk dikelola dengan sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis. Metoda yang digunakan adalah program linear dengan kriteria finansial NPV dan IRR. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum luasan (minimal) unit pengelolaan hutan yang ekonomis dicapai jika luas hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya sama atau lebih besar daripada luasan non hutan primer (bekas tebangan dan tanah tidak produktif) sedangkan luasan hutan primer di dalam unit pengelolaan sekurang-kurangnya 30 000 ha.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2689
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2017-07-11T02:43:54Z
last_indexed 2017-07-11T02:43:54Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800764918877650944
score 17.13294