ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH MODEL MAROS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

Main Authors: Kusumedi, Priyo, HB, Achmad Rizal
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2010
Subjects:
KPH
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2660
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2660/1966
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2660
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH MODEL MAROS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN</title><creator>Kusumedi, Priyo</creator><creator>HB, Achmad Rizal</creator><subject lang="en-US">Stakeholder, kebijakan, KPH, model</subject><description lang="en-US">Analisis stakeholder dan kebijakan diperlukan sebagai langkah awal/pra&#x2013;kondisi sebelum dilaksanakannya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di luar Jawa. Hal ini untuk melihat pihak yang terkait langsung dan pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan pembangunan KPH. Metode penelitian yang dipakai adalah deskripitif kualitatif dan kuantitatif. Analisa datanya menggunakan analisa stakeholder dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terkait langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain ; BPKH, BKSDA, TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan&#xA0; investor. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tangungjawab masingmasing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2010-12-01</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2660</identifier><identifier>10.20886/jakk.2010.7.3.179-193</identifier><source lang="en-US">Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; 179-193</source><source>2502-6267</source><source>0216-0897</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2660/1966</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2017 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2660</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Kusumedi, Priyo
HB, Achmad Rizal
title ANALISIS STAKEHOLDER DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KPH MODEL MAROS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2010
topic Stakeholder
kebijakan
KPH
model
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2660
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2660/1966
contents Analisis stakeholder dan kebijakan diperlukan sebagai langkah awal/pra–kondisi sebelum dilaksanakannya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di luar Jawa. Hal ini untuk melihat pihak yang terkait langsung dan pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan pembangunan KPH. Metode penelitian yang dipakai adalah deskripitif kualitatif dan kuantitatif. Analisa datanya menggunakan analisa stakeholder dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terkait langsung dan mempunyai peran yang berpengaruh antara lain ; BPKH, BKSDA, TN Bantimurung Bulusaraung, DPRD, Dishut Prop, Dishut Kab, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, masyarakat setempat, dan investor. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tangungjawab masingmasing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2660
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2017-07-11T02:43:41Z
last_indexed 2017-07-11T02:43:41Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800731607437410304
score 17.13294