TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI ERA OTONOMI DAERAH

Main Author: Ekawati, Sulistya
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2014
Subjects:
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/255
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/255/245
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-255
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI ERA OTONOMI DAERAH</title><creator>Ekawati, Sulistya</creator><subject lang="en-US">Tata hubungan kerja, institusi, hutan lindung</subject><description lang="en-US">Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi banyak menemui masalah. Ada duplikasi dan ketidakjelasan peran antar institusi. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung. Kajian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa : pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan lindung berada dibawah tanggung-jawab sebuah Bidang di bawah Dinas. Belum semua kewenangan pengelolaan hutan lindung yang didesentralisasikan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Ada beberapa kewenangan sub bidang yang sama persis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi antar institusi Pusat dan Daerah belum berjalan baik. Ada empat institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung yaitu : Dinas Kehutanan Provinsi, BKSDA, BPDAS dan PUSDAL. Institusi tersebut belum optimal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediasi antara UPT Pusat di Daerah dengan dan Dinas-Dinas Teknis Kehutanan di kabupaten maupun fasilitasi beberapa kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Tata hubungan kerja pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2014-08-29</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/255</identifier><identifier>10.20886/jsek.2010.7.3.%p</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/255/245</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-255</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Ekawati, Sulistya
title TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI ERA OTONOMI DAERAH
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2014
topic Tata hubungan kerja
institusi
hutan lindung
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/255
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/255/245
contents Tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung di era otonomi banyak menemui masalah. Ada duplikasi dan ketidakjelasan peran antar institusi. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tata hubungan kerja antar institusi kehutanan dalam pengelolaan hutan lindung. Kajian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa : pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan lindung berada dibawah tanggung-jawab sebuah Bidang di bawah Dinas. Belum semua kewenangan pengelolaan hutan lindung yang didesentralisasikan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Ada beberapa kewenangan sub bidang yang sama persis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi antar institusi Pusat dan Daerah belum berjalan baik. Ada empat institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung yaitu : Dinas Kehutanan Provinsi, BKSDA, BPDAS dan PUSDAL. Institusi tersebut belum optimal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediasi antara UPT Pusat di Daerah dengan dan Dinas-Dinas Teknis Kehutanan di kabupaten maupun fasilitasi beberapa kabupaten dalam satu wilayah provinsi. Tata hubungan kerja pengelolaan hutan lindung perlu ditingkatkan.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-255
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2016-09-28T01:14:50Z
last_indexed 2017-07-11T02:43:41Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800764918175105024
score 17.13294