Cover Image

ALTERNATIF MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAERAH

Main Authors: Indartik, Indartik, Nurfatriani, Fitri, Ginoga, Kirsfianti L.
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2014
Subjects:
REDD
distribusi insentif
dana perimbangan
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/253
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/253/243
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-253
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">ALTERNATIF MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAERAH</title><creator>Indartik, Indartik</creator><creator>Nurfatriani, Fitri</creator><creator>Ginoga, Kirsfianti L.</creator><subject lang="en-US">REDD, distribusi insentif, dana perimbangan</subject><description lang="en-US">Insentif dari mekanisme REDD diperlukan bagi negara berkembang untuk menciptakan kompensasi atas pencegahan kegiatan konversi hutan ke penggunaan lain. Mekanisme distribusi insentif mengatur distribusi insentif dan tanggung jawab antar pihak secara proporsional yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, investor, dan pihak lain terkait. Mekanisme ini diperlukan dalam implementasi REDD ke depan. Tulisan ini bertujuan untuk merancang mekanisme distribusi insentif REDD melalui aturan dana perimbangan pusat-daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis untuk melihat kemungkinan merancang mekanisme distribusi insentif REDD berdasarkan kebijakan yang sudah ada dan masih berlaku serta keinginan dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Penelitian di lakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD yang diusulkan, untuk voluntary market pembayaran dapat langsung diterima oleh pengelola, sedangkan dalam compliance market harus melalui pemerintah pusat. Proporsi distribusi manfaat untuk pemerintah pusat dan daerah diusulkan mengikuti aturan pembagian Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan sebesar 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah. Proporsi tersebut didasarkan pada implementasi REDD yang menggunakan pendekatan nasional dengan cakupan kegiatan yang luas secara teknis dan kelembagaan karena bersifat lintas sektoral. Keberhasilan REDD sangat tergantung terhadap komitmen pemilik lahan untuk menjaga tingkat pengurangan emisi dari praktek penggunaan lahan sebelumnya. Untuk itu penegakan kesepakatan dengan pemilik lahan sangat diperlukan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2014-08-29</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/253</identifier><identifier>10.20886/jsek.2010.7.3.%p</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/253/243</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-253</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Indartik, Indartik
Nurfatriani, Fitri
Ginoga, Kirsfianti L.
title ALTERNATIF MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAERAH
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2014
topic REDD
distribusi insentif
dana perimbangan
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/253
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/253/243
contents Insentif dari mekanisme REDD diperlukan bagi negara berkembang untuk menciptakan kompensasi atas pencegahan kegiatan konversi hutan ke penggunaan lain. Mekanisme distribusi insentif mengatur distribusi insentif dan tanggung jawab antar pihak secara proporsional yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, investor, dan pihak lain terkait. Mekanisme ini diperlukan dalam implementasi REDD ke depan. Tulisan ini bertujuan untuk merancang mekanisme distribusi insentif REDD melalui aturan dana perimbangan pusat-daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis untuk melihat kemungkinan merancang mekanisme distribusi insentif REDD berdasarkan kebijakan yang sudah ada dan masih berlaku serta keinginan dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Penelitian di lakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD yang diusulkan, untuk voluntary market pembayaran dapat langsung diterima oleh pengelola, sedangkan dalam compliance market harus melalui pemerintah pusat. Proporsi distribusi manfaat untuk pemerintah pusat dan daerah diusulkan mengikuti aturan pembagian Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan sebesar 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah. Proporsi tersebut didasarkan pada implementasi REDD yang menggunakan pendekatan nasional dengan cakupan kegiatan yang luas secara teknis dan kelembagaan karena bersifat lintas sektoral. Keberhasilan REDD sangat tergantung terhadap komitmen pemilik lahan untuk menjaga tingkat pengurangan emisi dari praktek penggunaan lahan sebelumnya. Untuk itu penegakan kesepakatan dengan pemilik lahan sangat diperlukan.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-253
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2016-09-28T01:14:50Z
last_indexed 2017-07-11T02:43:47Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800764917220900864
score 17.13294

Lihat Juga