IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN

Main Authors: Dewi, Indah Novita, Rizal HB, Achmad, Kusumedi, Priyo
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2014
Subjects:
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/252
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/252/242
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-252
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN</title><creator>Dewi, Indah Novita</creator><creator>Rizal HB, Achmad</creator><creator>Kusumedi, Priyo</creator><subject lang="en-US">Hutan lindung, peraturan perundangan, tata kelola hutan, pemanfaatan hutan lindung</subject><description lang="en-US">Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2014-08-29</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/252</identifier><identifier>10.20886/jsek.2010.7.3.%p</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/252/242</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-252</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Dewi, Indah Novita
Rizal HB, Achmad
Kusumedi, Priyo
title IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN MAROS, SULAWESI SELATAN
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2014
topic Hutan lindung
peraturan perundangan
tata kelola hutan
pemanfaatan hutan lindung
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/252
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/252/242
contents Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Faktanya pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, sangat perlu dilakukan kajian pada aspek peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa secara kontekstual, isi dari pasal-pasal yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung pada PP 6/2007 jo PP 3/2008 relatif mudah dipahami. Pada PP 38/2007 masih terdapat ketimpangan pembagian wewenang antar pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan lindung dan implementasinya baik di Kabupaten Pangkep maupun Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-252
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2016-09-28T01:14:43Z
last_indexed 2017-07-11T02:43:47Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800764916607483904
score 17.13294