Cover Image

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH

Main Authors: Suryandari, Elvida Yosefi, Sylviani, Sylviani
Format: Article info application/pdf eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2017
Subjects:
Kebijakan kehutanan
Otonomi Daerah
Desentralisasi
hutan lindung
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2486
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2486/1919
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2486
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH</title><creator>Suryandari, Elvida Yosefi</creator><creator>Sylviani, Sylviani</creator><subject lang="en-US">Kebijakan kehutanan, Otonomi Daerah, Desentralisasi, hutan lindung</subject><description lang="en-US">Kebijakan kehutananyang bersifat top down dianggap sudah tidak sesuai lagi diterpakan di daerah. Setelah Otonomi daerah digulirkan, adanya kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi&#xA0; antara pemangku kepentingan dalam pengelolan hutan tidak terkecuali pada hutan lindung. Mengingat kondisi hutan lindung yang mengalami degradasi baik oleh penebangan liar, perambahan maupun konservasi menjadi peruntukan yang lain maka kajian telah dilakukan untuk mengetahui peran, fungsi masing-masing pemangku kepentingan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil analisaterhadap tugasdan fungsi diketahui bahwa pemangku kepentingan dalm manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutana, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA, dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur). Peran Kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian hutan lindung. Dalam Era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, di samping konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada dan kesiapan didaerah baik dari segi pendanaan , SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada. Karena itu penetapan kebijakan dan perundangan yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung sangatlah diperlukan</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2017-01-12</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2486</identifier><identifier>10.20886/jakk.2006.3.1.15-28</identifier><source lang="en-US">Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN; 15-28</source><source>2502-6267</source><source>0216-0897</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2486/1919</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2017 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2486</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
File:application/pdf
File
Journal:eJournal
author Suryandari, Elvida Yosefi
Sylviani, Sylviani
title KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2017
topic Kebijakan kehutanan
Otonomi Daerah
Desentralisasi
hutan lindung
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2486
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2486/1919
contents Kebijakan kehutananyang bersifat top down dianggap sudah tidak sesuai lagi diterpakan di daerah. Setelah Otonomi daerah digulirkan, adanya kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolan hutan tidak terkecuali pada hutan lindung. Mengingat kondisi hutan lindung yang mengalami degradasi baik oleh penebangan liar, perambahan maupun konservasi menjadi peruntukan yang lain maka kajian telah dilakukan untuk mengetahui peran, fungsi masing-masing pemangku kepentingan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil analisaterhadap tugasdan fungsi diketahui bahwa pemangku kepentingan dalm manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutana, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA, dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur). Peran Kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian hutan lindung. Dalam Era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, di samping konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada dan kesiapan didaerah baik dari segi pendanaan , SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada. Karena itu penetapan kebijakan dan perundangan yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung sangatlah diperlukan
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-2486
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2017-02-25T18:55:36Z
last_indexed 2017-02-25T18:55:36Z
recordtype dc
merged_child_boolean 1
_version_ 1800731606732767232
score 17.13294

Lihat Juga