PEMETAAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CIAMIS JAWA BARAT
| Main Authors: | Fauziyah, Eva, Diniyati, Dian, Widyaningsih, Tri Sulistyati, Firdaus, Nugraha |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Balai Penelitian Teknologi Agroforestry
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPAG/article/view/2094 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPAG/article/view/2094/1721 |
Daftar Isi:
- Implementasi kebijakan hutan rakyat memerlukan dukungan berbagai stakeholder baik pemerintah, non pemerintah, swasta, dan masyarakat atau petani sebagai pelaku utama di hutan rakyat. Stakeholder memiliki kepentingan dan dapat membawa pengaruh dalam pengembangan hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis stakeholder dan peranya dalam pengembangan hutan rakyat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2011. Untuk memperoleh informasi stakeholder yang terlibat, maka dilakukan dengan inventarisasi stakeholder dengan menggunakan metode snowballing. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan wawancara mendalam (indepth interview) serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dibedakan atas stakeholder kunci, stakeholder utama, dan stakeholder pendukung. Stakeholder kunci adalah lembaga yang tupoksinya berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan rakyat, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Stakeholder utama adalah petani dan pengusaha hutan rakyat yang secara langsung hidupnya tergantung dan terpengaruh oleh keberadaan hutan rakyat. Stakeholder pendukung adalah lembaga pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya tidak terkait langsung namun berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap pengelolaan hutan rakyat. Stakeholder pendukung yaitu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Distanngan), Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Perum Perhutani, BBKSDA dan Universitas Galuh Ciamis. Stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh tinggi yaitu Dishutbun dan Bappeda. Stakeholder lainnya memiliki pengaruh yang rendah kecuali badan/kantor yang menangani lingkungan hidup mempunyai pengaruh sedang. Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan tinggi yaitu Dishutbun, Bappeda, Lembaga Penelitian, pengusaha, dan petani hutan rakyat. Peran stakeholder dalam pengelolaan hutan rakyat dibagi menjadi eksekusi, supporting dan koordinasi. Stakeholder kunci dan stakeholder utama lebih berperan sebagai eksekusi dan koordinasi. Sementara stakeholder pendukung hanya berperan sebagai supporting dalam kegiatan pengembangan hutan rakyat.