GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN
Main Author: | Muttaqin, Muhammad Zahrul |
---|---|
Other Authors: | Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan |
Format: | Article info eJournal |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
, 2016
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1670 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1670/1489 |
ctrlnum |
--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-1670 |
---|---|
fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN</title><creator>Muttaqin, Muhammad Zahrul</creator><subject lang="en-US">Kebijakan, prioritas, pemerintah</subject><description lang="en-US">Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasisektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US">Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan</contributor><date>2016-06-07</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1670</identifier><identifier>10.20886/jakk.2008.5.3.143-151</identifier><source lang="en-US">Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan; 143-151</source><source>2502-6267</source><source>0216-0897</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1670/1489</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2016 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan</rights><rights lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-1670</recordID></dc>
|
language |
eng |
format |
Journal:Article Journal Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion Other Other: Journal:eJournal |
author |
Muttaqin, Muhammad Zahrul |
author2 |
Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan |
title |
GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN |
publisher |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim |
publishDate |
2016 |
topic |
Kebijakan prioritas pemerintah |
url |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1670 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1670/1489 |
contents |
Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasisektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan. |
id |
IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai:article-1670 |
institution |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia |
institution_id |
475 |
institution_type |
library:special library |
library |
Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI |
library_id |
121 |
collection |
Indonesian Journal of Forestry Research |
repository_id |
3429 |
subject_area |
Kehutanan Lingkungan Pertanian |
city |
BOGOR |
province |
JAWA BARAT |
repoId |
IOS3429 |
first_indexed |
2016-09-28T01:14:36Z |
last_indexed |
2016-09-28T01:14:36Z |
recordtype |
dc |
_version_ |
1764501240905990144 |
score |
17.538404 |