SOCIAL, FINANCIAL AND MARKET FEASIBILITY OF COMMUNITY PLANTATION FOREST PRODUCT: CASE STUDY AT DOMPU REGENCY, WEST NUSA TENGGARA

Main Author: Subarudi, Subarudi
Other Authors: Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2015
Subjects:
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/702
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/702/687
Daftar Isi:
  • Dompu Regency is one of the regencies in Nusa Tenggara Barat Province that has recieved a license on Community Plantation Forest (CPF) and realized all the targeted areas, and obtained the loan from Center of Financing for Plantation Forest Development, Ministry of Forestry. However, it still faced obstacles and problems in its field operation. Therefore, the review on CPF development in Dompu Regency is needed as a lesson learned. The objectives of the review are: 1) to analyse the social feasibility of CPF management; 2) to analyse the financial feasibility of CPF management and 3) to analyse the market feasibility of CPF management. The results of review indicated that the social feasibility of CPF still faced the problems, namely: 1) CPF program become a legalization of non-permit forest management; 2) CPF program requires an instant and a suddent institutional development; 3) difficulty in working group; 4) inland utilization is not optimum; 5) difficulty in managing group administration system; 6) low quality of human resources in cooperative management and 7) unmeasureable performance of CPF field advisor. Financial aspect of CPF management is feasible with NVP as much as IDR 20,054,791, BCR = 3.31 and IRR = 28%. The CPF market feasibility in Dompu Regency is promising due to high timber demands by sawn timber and furniture industries.
  • Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menerima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan merealisasikan seluruh target luasan areal penetapannya serta memperoleh dana pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (P3HT), Kementerian Kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dan kendala operasional di lapangan. Kajian pengembangan HTR di Kabupaten Dompu penting dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) menganalisis kelayakan sosial pengelolaan HTR; 2) menganalisis kelayakan finansial pengelolaan HTR dan 3) menganalisis kelayakan pasar produk HTR. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelayakan sosial dalam pengelolaan HTR masih menghadapi permasalahan, antara lain: 1) program HTR menjadi legalisasi pengelolaan hutan tanpa izin; 2) program HTR menuntut pembentukan kelembagaan yang cepat dan mendadak; 3) kesulitan untuk bekerja berkelompok; 4) pemanfaatan lahan yang belum optimal; 5) kesulitan mengelola sistem administrasi kelompok; 6) kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah dan 7) kinerja pendamping HTR belum terukur. Secara finansial pengelolaan HTR dapat dikatakan layak dengan NPV sebesar Rp 20.054.791, BCR 3,31 dan IRR 28%. Kelayakan pasar HTR di Kabupaten Dompu menjanjikan karena kebutuhan kayu bagi industri penggergajian dan furniture sangat tinggi.