IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 63 YEAR 2002 REGARDING URBAN FOREST IN INDONESIA
| Main Authors: | Suryandari, Elvida Yosefi, Subarudi, Subarudi |
|---|---|
| Other Authors: | Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan |
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/673 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/673/658 |
Daftar Isi:
- Indonesian Government enacted Government Regulation (PP) No. 63/2002 concerning urban forest. However, its field implementation performance on the average is below 10%. Constraints are identified, i.e. policy inconsistencies and different perceptions of urban forest concept among designers, policy makers and communities. The purpose of the study are to identify the urban forest related regulations, to analyze PP No. 63/2002 and to identify relevant stakeholders. This study used policy and stakeholders analyses. The results showed that several points in this regulation need to be reconsidered such as the concept of urban forest (including layers of different plants or trees), the area and solidity requirements of urban forest, the provision of incentives and disincentives, conformity of urban forest with provincial or regent regulations and the increase of community participation. PP No. 63/2002 and its subsequent regulations need to be improved by the Ministry of Forestry with references to those aspects, so that it becomes implementable. Implementation of a policy depends considerably upon the contents of the policy and responses from local government. Involvement and coordination among stakeholders are needed in order to establish a sustainable urban forest.
- Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63/2002 tentang Hutan Kota. Di lain pihak implementasi hutan kota rata-rata masih di bawah 10%. Kendala dalam pelaksanaan hutan kota diduga adalah inkonsistensi kebijakan dan perbedaan konsep hutan kota dari sisi perancang, pembuat kebijakan dan masyarakat. Kebijakan merupakan hal penting karena akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hutan kota. Tujuan kajian adalah identifikasi peraturan-perundangan terkait pembangunan hutan kota, melakukan kajian PP No. 63/2002 dan identifikasi para pemangku terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan dan analisis stakeholder. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP No. 63/2002 belum dapat meningkatkan pembangunan hutan kota di daerah dibandingkan kebijakan serupa dari sektor lain. Butir-butir yang perlu diperhatikan dalam PP tersebut adalah konsep hutan kota (jelas termasuk strata tanaman/pohon), syarat luas dan kekompakan areal hutan kota, pemberian insentif dan disinsentif, penetapan hutan kota melalui Peraturan Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan kota. PP No. 63/2002 dan turunannya perlu direvisi Kementerian Kehutanan agar aplikatif di daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Implementasi suatu kebijakan tergantung isi kebijakan dan daya tanggap pelaksana di daerah. Keterlibatan dan koordinasi antara pemangku kepentingan diperlukan sebagai upaya untuk membangun hutan kota yang berkelanjutan.