POLICY ANALYSIS OF SPORC ESTABLISHMENT AND ITS IMPLEMENTATION TO CONTROL ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA (CASE STUDY IN SOUTH SULAWESI)
| Main Authors: | Tangngalangi, Muhammad Ashlam, Kartodihardjo, Hariadi, Ichwandi, Iin |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/653 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/653/638 |
Daftar Isi:
- Establishment of Forest Police Rapid Response Unit (SPORC) is the government's policy on law enforcement efforts in the field of forestry. Since its formation in 2005 it has been kown as its field implementation, while the practice of illegal logging still occurs. This study aims to reveal what the policy arguments underlying the formation, how it was implemented - especially SPORC Brigade Anoa in South Sulawesi (SPORC Anoa), and what can be recommended for the law enforcement to be more effective. The results showed that the problem is defined thus giving birth of SPORC formation policy is the deforestation is at very alarming rate, while the existing forest protection agencies have not been effective. In terms of quality, SPORC Anoa performance has not met expectations, most of the suspects were prosecuted to court are farmers. Lack of community involvement in the prevention and eradication of illegal logging, and poor relationships between central and local forestry agencies, mainly due to sharp differences about perception of forest area status. Completion of forest area status in Indonesia being important recommendations that need to be addressed. Forestry Law that is not up to date anymore, and institutions that have not been fully independent, caused low quality of case handling
- Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum di bidang kehutanan. Sejak terbentuk pada tahun 2005 hingga sekarang, belum diketahui bagaimana implementasinya di lapangan. Sementara praktik pembalakan liar masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa argumen kebijakan yang mendasari pembentukanSPORC, bagaimana penerapannya - terutama pada SPORC Brigade Anoa di Sulawesi Selatan (SPORC Anoa), dan apa yang dapat direkomendasikan bagi upaya penegakan hukum agar menjadi lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang didefinisikan sehingga melahirkan kebijakan pembentukan SPORC adalah tingkat deforestasi yang sangat memprihatinkan, sedangkan lembaga perlindungan hutan yang ada saat itu belum efektif. Dalam hal kualitas, kinerja SPORC Anoa belum memenuhi harapan, sebagian besar tersangka yang dituntut ke pengadilan adalah petani. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan illegal logging serta hubungan yang buruk antara instansi kehutanan pusat dan daerah, terutama disebabkan oleh perbedaan yang tajam menyangkut persepsi status kawasan hutan. Penyelesaian status kawasan hutan di seluruh Indonesia menjadi rekomendasi penting yang perlu segera ditangani. Undang-Undang Kehutanan yang tidak up to date lagi dan lembaga yang belum sepenuhnya independen, menyebabkan rendahnya kualitas penanganan perkara.