CAN GOVERNMENT SPENDING CONTROL DEFORESTATION IN PROTECTED AREAS?
| Main Authors: | Diniyanti, Resi, Halimatussadiah, Alin |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/5651 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/5651/pdf http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/downloadSuppFile/5651/823 |
Daftar Isi:
- One of the main objectives of the establishment of a conservation area is to preserve the ecosystem and biodiversity. Even in many countries around the world, including Indonesia, the establishment of conservation areas has become the government's alternative strategy for protecting and maintaining biodiversity resources. The government allocates budget for conservation areas, but in some locations degradation and deforestation still persist. It is therefore important to evaluate the commitment of the government to the protection of biodiversity, one of which is the rate of deforestation. This study aims to examine whether government spending has impact to control deforestation in conservation areas in Indonesia. Utilizing a dynamic panel model with a Generalized Method of Moment (GMM) estimation, this study uses the forest cover data in 43 national parks that lies in 114 districts/cities during 2013-2017. The results show that the government spending for forest protection activities and forest ranger has an effect on controlling the deforestation rate in conservation area. However, there is no evidence showing correlation between the spending for community empowerment to deforestation control. This indicates that the government should consider budget allocation to make deforestation control more effective.
- Salah satu tujuan utama dibentuknya kawasan konservasi adalah untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Di beberapa negara belahan dunia, termasuk Indonesia, penetapan kawasan konservasi menjadi alternatif kebijakan oleh pemerintah untuk melindungi dan mengelola sumber daya keanekaragaman hayati. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi namun degradasi dan deforestasi di sebagian lokasi kawasan konservasi tetap terjadi. Oleh karena itu perlu mengevaluasi komitmenpemerintah, apakah memberikan efek terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, yang salah satunya melalui laju deforestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi terhadap pengendalian laju deforestasi di Indonesia. Menggunakan model panel dinamis dengan estimasi System Generalized Method of Moment (GMM), penelitian ini menganalisis perubahan tutupan hutan (deforestasi) dan data anggaran pengelolaan kawasan konservasi di 43 taman nasional yang tersebar di 114 kabupaten/kota selama kurun waktu 2013-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah untuk kegiatanperlindungan hutan dan tenaga pengamanan hutan berpengaruh dalam mengendalikan laju deforestasi. Ditemukan bahwa anggaran untuk pemberdayaan masyarakat ternyata tidak berpengaruh dalam mengendalikan deforestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan alokasi anggaran pada kegiatan yangberpengaruh secara langsung terhadap pengendalian deforestasi.