EFFECTIVENESS OF 12.7 MILLION HA LAND ALLOCATION POLICY FOR SOCIAL FORESTRY: CASE STUDY OF NUSA TENGGARA BARAT AND DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PROVINCES
| Main Authors: | Nurfatriani, Fitri, Alviya, Iis |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/4670 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/4670/pdf http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/downloadSuppFile/4670/571 |
Daftar Isi:
- The policy of 12.7 million ha land allocation for Social Forestry has been released since 2014. Social forestry policy places communities as the main actors in forest management. This policy is expected to be a solution to the problems of forest degradation, poverty, and land tenure conflicts. This paper aims to: (1) determine criteria and indicators priority in land allocation policy for social forestry, and (2) analyze the effectiveness of land allocation policy for social forestry. This study uses Pairwise Comparison-AHP and scoring approaches. The results show that the environmental aspect is the top priority in land allocation policy for social forestry, followed by economic and institutional aspects. From environmental aspect, the main priority is to overcome estate forest encroachment issues, while from economic, the priorty of this policy is as a source of income for the communities who live in/ around the forest. The priority of institutional aspects is finding the way of how social forestry can create market network for social forestry commercial products. In terms of social aspects, social forestry is prioritized to overcome tenure conflicts between communities and government. Based on effectiveness index, social forestry land allocation policy is categorized quite effective with the value of 10.79.
- Kebijakan alokasi lahan Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta ha merupakan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan hutan Indonesia dengan memposisikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengelolaan hutan. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kerusakan hutan, kemiskinan dan konflik tenurial. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) menentukan kriteria dan indikator prioritas berdasarkan kriteria dan indikator yang telah dibangun dalam kebijakan alokasi lahan untuk perhutanan sosial, dan (2) menganalisis tingkat efektivitas kebijakan alokasi lahan untuk perhutanan sosial. Pendekatan Pairwise Comparison-AHP dan metode skoring digunakan dalam penelitan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek lingkungan merupakan prioritas utama dalam kebijakan alokasi lahan untuk PS diikuti dengan aspek ekonomi dan kelembagaan sebagai prioritas kedua dan ketiga. Dari aspek lingkungan kebijakan alokasi lahan untuk PS memiliki prioritas utama untuk mengatasi kasus perambahan kawasan hutan. Dari aspek ekonomi kebijakan tersebut prioritas utamanya adalah sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dari aspek kelembagaan prioritasnya adalah bagaimana PS dapat menciptakan jaringan pemasaran untuk produk-produk komersial PS. Sementara dari aspek sosial PS diprioritaskan sebagai resolusi konflik permasalahan tenurial antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan indeks efektivitas, kebijakan alokasi lahan untuk PS masuk dalam kategori cukup efektif dengan nilai 10,79.