COMMUNITY-BASED CARBON EMISSION REDUCTION PROGRAM IN PROTECTION FOREST
| Main Authors: | Alviya, Iis, Muttaqin, Muhammad Zahrul, Salminah, Mimi, Hamdani, Faridh Almuhayat Uhib |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/4169 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/4169/pdf |
Daftar Isi:
- Protection forests have the potential to contribute to reducing emission. Management of a protection forest would be effective when local community gets involved in decision-making process. This paper aims to investigate roles of the local community in forest emission reduction program. The analysis includes community’s perception to REDD+, institutional preparedness in site level, potentials and impediments in utilising environmental services, as well as schemes for community-based REDD+. The study shows that the community’s perception to REDD+ is varied from high to moderate. The perception categorized “high” is stimulated by support from NGOs. Meanwhile, preparedness of the community to implement REDD+ has been well developed since they have developed a particular institution including a strategic plan to manage the forest. Nevertheless, the implementation has not been optimum due to complexity of institutional challenges. For instance, carbon, ecotourism and water are potential to be developed but funding has become a major handicap so that it is necessary to find an incentive scheme to support their development. Considering such condition, Plan Vivo scheme is likely to be appropriate in the Customary Forests of Rumbio and Yapase, while Verified Carbon Standard is appropriate to support the Katimpun Village Forest in developing incentive for REDD+.
- Hutan yang berfungsi lindung berpotensi untuk berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi. Pengelolaan hutan berfungsi lindung untuk penurunan emisi dinilai akan lebih efektif jika masyarakat sekitar terlibat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran masyarakat pengelola hutan dalam upaya penurunan emisi. Kajian ini meliputi persepsi masyarakat terhadap REDD+, kesiapan kelembagaan di tingkat tapak, potensi dan kendala pemanfaatan jasa lingkungan, dan alternatif skema REDD+ berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di lokasi penelitian memiliki persepsi terhadap REDD+ dengan tingkat variasi dari tinggi hingga sedang. Persepsi yang tinggi dipengaruhi oleh adanya dukungan kegiatan terkait REDD+ oleh lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu, kesiapan kelembagaan masyarakat di ketiga lokasi untuk mendukung REDD+ telah terbangun cukup baik. Masyarakat di semua lokasi telah memiliki lembaga khusus pengelolaan hutan termasuk rencana pengelolaannya. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Contohnya, jasa lingkungan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah wisata alam, jasa air dan karbon, tetapi pendanaan menjadi kendala utama sehingga perlu dicari mekanisme insentif yang dapat mendukung pengembangannya. Mempertimbangkan kondisi yang ada, skema Plan Vivo dinilai cocok untuk mendukung mekanisme pembayaran jasa karbon di Hutan Adat Rumbio dan Yapase, sedangkan Hutan Desa Katimpun dinilai lebih tepat menerapkan skema Verified Carbon Standard (VCS).