Cover Image

PERSEPSI PARA PIHAK DALAM PERANCANGAN MEKANISME DISTRIBUSI PEMBAYARAN REDD DI PROPINSI RIAU

Main Authors: Nurfatriani, Fitri, Ginoga, Kirsfianti L.
Format: Article info eJournal
Bahasa: eng
Terbitan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim , 2014
Subjects:
PDM
5 opsi
persepsi
para pihak
mekanisme distribusi pembayaran
Online Access: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/372
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/372/359
ctrlnum --ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai?verb=ListSets:article-372
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title lang="en-US">PERSEPSI PARA PIHAK DALAM PERANCANGAN MEKANISME DISTRIBUSI PEMBAYARAN REDD DI PROPINSI RIAU</title><creator>Nurfatriani, Fitri</creator><creator>Ginoga, Kirsfianti L.</creator><subject lang="en-US">PDM,5 opsi, persepsi, para pihak, mekanisme distribusi pembayaran</subject><description lang="en-US">Mengetahui persepsi para pihak dalam mekanisme distribusi pembayaran REDD merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Sehingga bagaimana distribusi pembayaran dan redistribusi pembayaran di setiap tingkat pemerintahan yang diharapkan para pihak yang terlibat dapat diketahui. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi para pihak dalam pelaksanaan pembayaran dan re-distribusi pembayaran dari insentif REDD di Provinsi Riau. Propinsi Riau dipilih sebagai lokasi penelitian karena, secara historis, propinsi ini merupakan salah satu propinsi dengan tingkat deforestasi dan degradasi tinggi di Indonesia. Diharapkan kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi implementasi REDD di Indonesia nantinya khususnya untuk hutan dengan tingkat sejarah deforestasi dan degradasi yang tinggi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dari hasil wawancara dengan para pakar dan para pihak di setiap tingkat wilayah pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran insentif tidak bisa bersifat absolut atau merujuk pada teori tertentu, tapi merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait dari mulai pembeli dan penjual dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam mek nisme karbon offset. Terdapat 5 Opsi mekanisme pembayaran dan re-distribusi pembayaran yang diharapkan para pihak yaitu Opsi 1 yang mekanismenya lebih sentralistik, yaitu (1) Pembeli Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Perusahaan Masyarakat, dan Opsi ke 2 sampai 5 yang lebih terdesentralisasi, yaitu: (2) Pembeli Perusahaan, (3) Pembeli Kelompok Masyarakat, (4) Pembeli Pemerintah Daerah, (5) Pembeli Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak. Penelitian ini menyarankan perlunya diperjelas peran setiap pihak dalam pelaksanaan REDD, misalnya Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pemberi rekomendasi, tapi perlu menekankan lagi arah penggunaan insentif REDDyang harus dikembalikan kembali untuk pelestarian hutan.</description><publisher lang="en-US">Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim</publisher><contributor lang="en-US"/><date>2014-09-10</date><type>Journal:Article</type><type>Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type><type>Other:</type><type>Other:</type><identifier>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/372</identifier><identifier>10.20886/jpsek.2008.5.3.233-244</identifier><source lang="en-US">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 233-244</source><source lang="id-ID">Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 233-244</source><source>2502-4221</source><source>1979-6013</source><language>eng</language><relation>http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/372/359</relation><rights lang="en-US">Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan</rights><recordID>--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai?verb=ListSets:article-372</recordID></dc>
language eng
format Journal:Article
Journal
Other:info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Other
Other:
Journal:eJournal
author Nurfatriani, Fitri
Ginoga, Kirsfianti L.
title PERSEPSI PARA PIHAK DALAM PERANCANGAN MEKANISME DISTRIBUSI PEMBAYARAN REDD DI PROPINSI RIAU
publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
publishDate 2014
topic PDM
5 opsi
persepsi
para pihak
mekanisme distribusi pembayaran
url http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/372
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/372/359
contents Mengetahui persepsi para pihak dalam mekanisme distribusi pembayaran REDD merupakan alasan dilakukannya penelitian ini. Sehingga bagaimana distribusi pembayaran dan redistribusi pembayaran di setiap tingkat pemerintahan yang diharapkan para pihak yang terlibat dapat diketahui. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi para pihak dalam pelaksanaan pembayaran dan re-distribusi pembayaran dari insentif REDD di Provinsi Riau. Propinsi Riau dipilih sebagai lokasi penelitian karena, secara historis, propinsi ini merupakan salah satu propinsi dengan tingkat deforestasi dan degradasi tinggi di Indonesia. Diharapkan kajian ini akan menjadi bahan masukan bagi implementasi REDD di Indonesia nantinya khususnya untuk hutan dengan tingkat sejarah deforestasi dan degradasi yang tinggi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dari hasil wawancara dengan para pakar dan para pihak di setiap tingkat wilayah pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran insentif tidak bisa bersifat absolut atau merujuk pada teori tertentu, tapi merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait dari mulai pembeli dan penjual dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak dalam mek nisme karbon offset. Terdapat 5 Opsi mekanisme pembayaran dan re-distribusi pembayaran yang diharapkan para pihak yaitu Opsi 1 yang mekanismenya lebih sentralistik, yaitu (1) Pembeli Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Perusahaan Masyarakat, dan Opsi ke 2 sampai 5 yang lebih terdesentralisasi, yaitu: (2) Pembeli Perusahaan, (3) Pembeli Kelompok Masyarakat, (4) Pembeli Pemerintah Daerah, (5) Pembeli Lembaga protokol daerah mendistribusikan kepada pihak yang berhak. Penelitian ini menyarankan perlunya diperjelas peran setiap pihak dalam pelaksanaan REDD, misalnya Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai pemberi rekomendasi, tapi perlu menekankan lagi arah penggunaan insentif REDDyang harus dikembalikan kembali untuk pelestarian hutan.
id IOS3429.--ejournal.forda-mof.org-ejournal-litbang-index.php-index-oai?verb=ListSets:article-372
institution Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
institution_id 475
institution_type library:special
library
library Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
library_id 121
collection Indonesian Journal of Forestry Research
repository_id 3429
subject_area Kehutanan
Lingkungan
Pertanian
city BOGOR
province JAWA BARAT
repoId IOS3429
first_indexed 2018-04-01T02:21:39Z
last_indexed 2018-04-01T02:21:39Z
recordtype dc
_version_ 1764501243459272704
score 17.538404

Lihat Juga