STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF NORMS, STANDARDS, PROCEDURES AND CRITERIA IN FOREST MANAGEMENT UNIT ORGANIZATION
| Main Authors: | Sylviani, Sylviani, Suryandari, Elvida Yosefi |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/329 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/329/316 |
Daftar Isi:
- Forest Management Unit (FMU) is an area of forest land in site level that managed to meet sustainable forest management in along term plan. One or more forest functions (conservation, protection and production) can be included in an FMU, but the FMU will be classified by its dominant forest function. KPH has been established in several provinces, but a few them has not yet operational. Institutional aspects such as policy and organization are having problem in the implementation of FMU. The objective of the study are : (1) to analyze the implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPC) of FMU and (2 )to analyze the organization's policies in the management of FMU.The study was held at the Dampelas Tinombo FMU in Central Sulawesi; Way Terusan FMU, and Batu Tegi FMU in Lampung Province. In polic analysis used a retrospective method model, while in organizational structure analysis used qualitative descriptive method. The results showed that the policy about FMU NSPC has been implemented by each FMU in research location. It can be seen from the master plan of "forest management planning and forest governance". This study examines the FMU organization through the current organizational structure. There are similarities in the organizational structure of FMU indicated through the division of labor, authority, span of control and division of the department. However, there are differences in the classification of departmentalizing types. The differences are caused by differences in local conditions, aswell as the potential for each policy in research location. Form of organizational FMU at the site study has a characteristics "functional organizational structure". The positives of this organization type will continue to adapt to their environment in order to keep growing to wards the vision and mission that have been made. If there is a policy changes, organizations need to change the internal of organization, for example by adjusting its organizational structure. Form of FMU Organizational as Regional Technical Implementation Unit, FMU can accommodate the interests of the goverment through departmentalizing based on NSPC criteria approach. Coordination among stakeholders through funding has done, either by the central or local governments. For better management of the FMU it is recommended : (1) Derivatives policy is required on the tasks and role of FMU in detail, to fasilitate implementation and management, and (2) Prefaring the conditions of FMU organizations to make adaptation if there is a policy change related to FMU organization. Interms of funding, the central government should al locate funds through related technical unit until FMU can operate independent lyand the rules about capabilities and mobilization of human resources are needed.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kawasan hutan di tingkat tapak yang dikelola untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dalam rencana jangka panjang. Satu atau lebih fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dapat dimasukkan dalam suatu KPH, tetapi KPH diklasifisikan berdasarkan fungsi hutan yang dominan. KPH telah ditetapkan di beberapa provinsi, tetapi ada yang belum operasional. Aspek kelembagaan seperti kebijakan dan organisasi merupakan kendala dalam pelaksanaanKPH. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan KPH dan (2) mengkaji kebijakan organisasi dalam pengelolaan KPH. Kegiatan ini dilaksanakan di KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah serta KPH Way Terusan dan KPH Batu Tegi di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis retrospektif, sedangkan untuk mengkaji struktur organisasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan NSPK pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh masing-masing KPH. Hal ini dapat dilihat dari adanya mengenai ”perencanaan pengelolaan hutan dan tata hutan”. Terdapat kesamaan dalam struktur organisasi KPH yang ditunjukkan melalui pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi. Namun, terdapat perbedaan yaitu pengelompokkan jenis departemenisasi. Perbedaan ini disebabkan oleh : perbedaan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan setiap daerah. Bentuk organisasi KPH pada lokasi penelitian memiliki karakteristik ” Organisasi tipe ini akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang menuju visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya. Dengan bentuk struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KPH dapat mengakomodasi kepentingan pusat melalui departementalisasi dengan pendekatan kriteria dalam NSPK. Koordinasi dalam hal pendanaan telah mulai dilakukan, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saran studi ini meliputi : (1) Perlunya kebijakan turunan, mengenai tugas dan peran KPH secara rinci untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan (2) Perlu penyiapan kondisi pemungkin dalam organisasi apabila terdapat perubahan kebijakan terkait organisasi KPH. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui UPT terkait sampai KPH mandiri dan perlu aturan tentang kapabilitas dan mobilisasi SDM.