EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION POLICY ON PRODUCTION FOREST MANAGEMENT
| Main Author: | Ekawati, Sulistya |
|---|---|
| Format: | Article info eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/327 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/327/314 |
Daftar Isi:
- Production forest management has been decentralized by the Central Government to the Regency regarding Regulation No. 38/2007. After nearly twelve years of decentralization, deforestation in forest production showed the highest rate compared to other forest areas. This indicates that the policy is not effective. This study aims to evaluate the implementation of decentralization policy on production forests management. The study was conductedin Rokan Hulu and Pelalawan Regencies (RiauProvince),East Kutai and West Kutai Regencies (East Kalimantan Province). The collected data were analyzed with content analysis of existing legislation product and descriptive qualitative.The study results showed that: portion of the authority of forest management by local government (Regency) that represented by the existing production forest are aisquitelarge (47.16%), but based on existing legislation, the authority of the management of production forests by the the regency is less meaningful. Management of production forests have not been fully transfered from central government to localgovernments;some of the valuable economic powers still heldby the Central Government. Decentralisation of forest area utilization fermits through the HKm, HTR and Village Forest and the establishment of KPH is requiredto be more clarified and improved.
- Pengelolaan hutan produksi didesentralisasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Kabupaten berdasarkan PP No. 38/2007. Setelah hampir dua belas tahun kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi dijalankan, deforestasi di hutan produksi menunjukkan laju tertinggi dibanding kawasan hutan yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut belum efektif. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. Kajian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau), Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur). Data yang terkumpul dianalisis dengan content analysis terhadap produk perundangan yang ada dan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa : porsi kewenangan pengelolaan hutan produksi oleh Pemerintah Kabupaten yang direpresentasikan dari luasan hutan produksi yang ada cukup besar (47,16%), tetapi berdasarkan perundangan yang ada, kewenangan pengelolaan hutan produksi oleh pemerintah kabupaten hanya kewenangan yang kurang berarti. Pengelolaan hutan produksi belum sepenuhnya didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten, beberapa kewenangan yang bernilai ekonomis masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan ijin pemanfaatan kawasan melalui HKm, HTR dan Hutan Desa serta pembentukan KPH merupakan bentuk nyata desentralisasi pengelolaan hutan yang masih perlu disempurnakan dan didorong pelaksanaannya.