POLICY STUDY ON POST COAL MINING RECLAMATION ASSESSMENT IN INDONESIA
| Main Authors: | Nugroho, Ardiyanto Wahyu, Yassir, Ishak |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2933 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2933/pdf |
Daftar Isi:
- Indonesian government has enacted regulations requiring reclamation and rehabilitation activities on post coal mining areas. However, the evaluation related to the ecological restoration concepts is yet unavailable. This study aims to evaluate the regulations on rehabilitation and reclamation of post coal mining areas in Indonesia conforming on ecological restoration concepts. Employing desk study and content anaysis, this research focussed on three technical regulations concerning reclamation guidance and post-mining evaluation guidance, namely ESDM Decree No 7 Year 2014, MoF Decree No P.60/Menhut-II/2009, and MoF Decree No P.4/Menhut-II/2011. Each regulation was comprehensively evaluated whether the regulation already regulates matters relating to ecological restoration criterias, such as biodiversity recovery, soil remediation, planting of local plants, bans on invasive plant species and monitoring and evaluation. The result showed that there was no regulation complying with all ecological restoration criterias. Meanwhile, all the regulations have mandated monitoring and evaluation after rehabilitation and reclamation activities. However, there was no regulation mandating prohibition on planting invasive plant species. In conclusion, regulations related to post coal mining rehabilitation and reclamation have not fully complied with the ecological restoration concepts, therefore improvement to that regulations are necessary.
- Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang mewajibkan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi pasca-tambang, namun, belum banyak dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut dalam kaitannya dengan konsep ekologi restorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan tersebut memenuhi konsep restorasi ekologi. Metode penelitian ini adalah desk study dengan bahan utama regulasi yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang batubara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi. Kajian difokuskan pada tiga aturan teknis yang mengatur pedoman reklamasi maupun pedoman penilaian keberhasilan reklamasi pasca-tambang yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2014, Permenhut Nomor P.60/Menhut-II/2009, dan Permenhut Nomor P.4/Menhut-II/2011. Setiap peraturan perundangan dikaji secara komprehensif apakah peraturan tersebut sudah memuat dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan beberapa kriteria restorasi ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan yang memenuhi semua kriteria restorasi ekologi. Semua regulasi telah memuat kewajiban rehabilitasi atau reklamasi serta evaluasi tetapi tidak ada satupun regulasi yang memuat pelarangan penggunaan tanaman invasif. Kesimpulan penelitian ini adalah regulasi tentang rehabilitasi dan reklamasi pasca-tambang batubara di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan konsep ekologi restorasi karena hanya memuat sebagian dari kriteria dan indikator restorasi ekologi sehingga masih diperlukan penyempurnaan agar perbaikan dan pemulihan lahan pasca-tambang dapat memenuhi konsep restorasi ekologi.