THE ROLE OF STAKEHOLDERS ON CONFLICT RESOLUTION IN THE PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT OF DELTA MAHAKAM EAST KALIMANTAN
| Main Authors: | Surati, Surati, Sylviani, Sylviani |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2105 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/2105/pdf |
Daftar Isi:
- Delta Mahakamregion has high economic and conservation value, making the management ofthis region facing considerable challenge. Government intervention is required in order to create management that takes into account the ecological value of this region. Potential conflicts occurred among stakeholders in this region The aim of the study was to identify the role of. stakeholders, the explanation of conflict of interest, potential and influence in conflict in the forest area ofresolution Delta Mahakam was done by using PIL (Power, Interest, Legitimacy) analytical method, to evaluate roles of. The analysis techniqueeach stakeholders in the . The results showed that the potential conflicts among stakeholders in the conflict resolution Production Forest Management Unit (PFMU/KPHP) Delta of Mahakam could be grouped into: central government, local government, NGOs and academia, oil and gas companies, fishermen, plantation and mining companies, as well as forest communities Potential conflicts may . occur bilaterally or alliance, which involved the owners of interest (central government, local government, society) withthe positiveiowner ofve (oil and gas company, with fishermen). Understanding of each stakeholder on their respective roles were very negatif interest important for the sustainable management of that region.
- Kawasan Delta Mahakam mempunyai nilai ekonomi dan konservasi yang cukup tinggi menjadikan pengelolaan Delta Mahakam mengalami tantangan cukup besar. Campur tangan pemerintah diperlukan agar tercipta pengelolaan yang memerhatikan keterkaitan ekologis antara daratan dan laut. Penelitian dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran para pihak, penjelasan kepentingan, potensi dan pengaruh dalam penanganan konflik kawasan hutan di KPHP Delta Mahakam. Teknik Analisis yang digunakan adalah (PIL), untuk mengevalausi peran masing-masing dalam penyelesaian Power, Interest, Legitimacy stakeholders konflik . Hasil penelitian menunjukkan potensi konflik yang terjadi di KPHP Delta Mahakam dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu: pertama, pemerintah pusat; kedua, pemerintah daerah; ketiga, lembaga swadaya masyarakat (LSM ) dan akademisi; keempat, perusahaan minyak dan gas; kelima, nelayan; keenam, perusahaan perkebunan dan pertambangan; dan ketujuh, masyarakat sekitar hutan. Potensi konflik dapat terjadi secara bilateral dan atau aliansi antara pemilik positive interest (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan masyarakat) dengan pemilik negative interest (perusahaan minyak dan gas, dengan nelayan). Pemahaman para pihak tentang perannya masing-masing adalah sangat penting untuk pengelolaan berkelanjutan KPHP Delta Mahakam.