OPERASIONALIZATION PROCESS OF FOREST MANAGEMENT UNIT POLICIES: A PERSPECTIVE OF DIFFUSION OF INNOVATIONS THEORY
Main Authors: | Julijanti, Julijanti, Nugroho, Bramasto, Kartodihardjo, Hariadi, Nurrochmat, Dodik Ridho |
---|---|
Format: | Article info application/pdf eJournal |
Bahasa: | eng |
Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2016
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1516 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1516/1411 |
Daftar Isi:
- In forest management unit (FMU) operationalization, stakeholders are skeptical on the legitimacy of FMU policy, happening along their interaction. This interaction could encourage or inhibit the FMU policy adoption. This study goals is to analyze the FMU operationalization process and its influencing factors. Operationalization process is analyzed by analysis of qualitative descriptive based on stage of implementation and confirmation. Stakeholders interaction are analyzed by IDS method i.e. interaction between discourse/narrative, actors/networks and politics/interest. The results showed that FMU policy hasn't been fully recognized by stakeholders. Factors that affect the FMU policy operationalization are the clarity and adequacy of FMU authority, legitimacy of FMU policy and managements rights, the stakeholders support related to legality (regional policy) and action, and psychological barriers and trusts. Indicative strategies to overcome obstacles of the FMU operationalization are to establish and maintain the trust of stakeholders to support FMU operationalization bycommitment to a common goal in the FMU establishment, activity allocation suitable to the adopter needs, and participatory planning.
- Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS yaitu interaksi antara discourse/narrative, actors/networks dan politics/interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakeholders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan daerah) dan tindakan (aksi) serta hambatan psikologis dan trust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopterserta perencanaan partisipatif).