PATTERN OF WORKING MECHANISM ARRANGEMENT ON COMMUNITY FOREST DEVELOPMENT
| Main Authors: | Syahadat, Epi, Suryandari, Elvida Yosefi |
|---|---|
| Format: | Article info application/pdf eJournal |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1488 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/1488/pdf |
Daftar Isi:
- Community empowerment is one of important element in sustainable forest management. One of causes of degraded forest resources in Indonesia is unplanned empowerment program by the Government. One of local community empowerment program is the community based forest (CBF) that are supported by the Forestry Minister Decree No. P.37/2007 jo P.18 /2009 jo P.13/2010 jo P.52/2011 jo P.88/2014. This regulation could be used as an operational implementation of CBF. The aim of this study are to (a) identify all para pihaks involved in CBF, (b) review roles, functions and contribution from each para pihak in CBF development. The objectives of this study are (a) available information on CBF para pihaks; (b) available information on roles, functions and contribution from each para pihak. The study results showed that: a) the organizational structure implementation CBF central agencies have a role in preparing work plans and monitoring of environmental impacts, and district government responsible for the implementation of CBF activities; b) the role of government is very strongly associated with the provision of recommendations forest areas clean and clear which will be the area of conditional land development, and assistance with community.
- Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan di Indonesia selama ini, adalah belum mengenanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan, ialah program hutan kemasyarakatan (HKm). Sebagai tindak lanjut dari program pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kehutanan menerbitkan permenhut diantaranya P.37/2007 jo P 18 /2009 jo P13/2010 jo P52/2011 Jo P.88/2014, tentang hutan kemasyarakatan (HKm). yang selanjutnya dijadikan sebagai kebijakan operasional dalam pelaksanaan HKm. Tujuan dari penelitian ini, adalah: a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan HKm; b) mengkaji peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam pengembangan HKm. Sasaran dari penelitian ini, adalah: a) tersedianya informasi stakeholders terkait sistem pembangunan HKm; b) tersedianya informasi tentang peran, fungsi dan kontribusi dari masing-masing stakeholder dalam pembangunan HKm. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) dalam tahubja penyelenggaraan HKm instansi pusat mempunyai peran dalam penyusunan rencana kerja dan pengawasan dampak lingkungan dan pemerintah daerah bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan HKm; b) peran pemda sangat kuat terkait dengan pemberian rekomendasi kawasan hutan yang clean and clear dan pendampingan dengan masyarakat.