PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
| Main Author: | ROZAQ, ABDUL |
|---|---|
| Format: | Lainnya NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Unisnu
, 2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.unisnu.ac.id/460/1/SKRIPSI%20ABDUL%20ROZAQ%20_0820000442_.pdf http://eprints.unisnu.ac.id/460/ http://unisnu.ac.id |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun anggran 2007-2011. Disamping itu, juga bertujuan untuk mengetahui implementasi Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur rasio keuangan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang menunjukan jumlah atau banyaknya sesuatu, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan). Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Kabupaten Jepara. PemerintahDaerah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat si stem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak pada pelaksanaan good governance. Pengukuran kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan.Selain itu, dengan pengukuran kinerja diharapkan adanya transparansi dalam menyediakan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian tinggi dan cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, meskipun selalu menurun pada tiap tahunnya, rasio efektivitas tinggi meskipun berfluktuatif, rasio efisiensi rendah, rasio aktivitas masih rendah, sedangkan rasio pertumbuhan cukup tinggi.