PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN DI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBER
| Main Author: | Kartini Dwi Haryani |
|---|---|
| Format: | Lainnya |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18731 |
Daftar Isi:
- Kualitas pelayanan merupakan suatu yang didambakan oleh masyarakat pelanggan sekaligus sebagai sesuatu yang diiginkan oleh aparat pemberi pelayanan. Kualitas pelayanan bukan saja menggambarkan tentang barang/jasa yang diberikan aparat adalah sama dengan yang diharapkan pelanggan, tetapi juga menggambarkan performansi aparat dalam memberikan pelayanan..Penampilan fisik, keandalan pelayanan, daya tanggap, jaminan mutu, rasa empati merupakan dimensi performansi aparatur pelayanan. Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan masalah yang penting untuk diteliti. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyaraktat dan dunia usaha, baik seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerjntanga pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informasi, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan KKN. Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Paradigma http://digilib.unej.