PROSEDUR ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MILIK DINAS PETERNAKAN SITUBONDO PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER
| Main Author: | Ria Mirnasari |
|---|---|
| Format: | Lainnya |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18524 |
Daftar Isi:
- Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember, penulis banyak mendapatkan pelajaran mengenai pengurusan piutang negara yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Penyelesaian Piutang Negara pada instansi-instansi pemerintah, menyerahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitya Urusan Piutang Negara berbunyi sebagai berikut: Instansi-instansi Pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitya Urusan Piutang. Penyelenggaraannya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. b. Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitya Urusan Piutang Negara ditujukan untuk melindungi kekayaan negara, oleh karena itu piutang negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, bertanggungjawab, taat pada perundang-undangan yang berlaku, serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk memperoleh hasil yang terbaik.