Pandangan Nelayan Gillnet Milenium terhadap Konsep Ikan Layak Tangkap di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Indramayu
| Main Author: | Ristano, Cita Dwi |
|---|---|
| Other Authors: | Sondita, M Fedi Alfiadi, Taurusman, Am Azbas |
| Format: | Undergraduate Thesis application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
IPB University
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102292 |
Daftar Isi:
- Minimnya informasi tentang persepsi nelayan merupakan salah satu faktor penghambat untuk menyusun tindakan pengelolaan perikanan, khususnya terkait pengaturan ukuran ikan layak tangkap. Persepsi dikalangan nelayan belum tentu sama, tergantung pada berbagai faktor, salah satu di antaranya adalah aspek posisi mereka dalam usaha penangkapan ikan. Informasi ini penting bagi pengelola perikanan dalam merancang cara menangani kelompok sasaran dari kalangan nelayan yang berbeda. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui keadaan perikanan gillnet milenium di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangsong, menganalisis pengetahuan, persepsi, dan tindakan nelayan gillnet milenium di PPI Karangsong terhadap konsep legal size, dan membandingkan ketiga hal tersebut di antara nelayan-nelayan pemilik, nakhoda, dan ABK. Sampel nelayan dipilih dengan menerapkan metode accidental sampling dan sampel ikan dipilih dengan metode random sampling. Informasi tentang unit penangkapan ikan, pengetahuan, persepsi, dan tindakan nelayan diperoleh melalui wawancara terhadap 30 orang nelayan. Perikanan gillnetmilenium di PPI Karangsong menggunakan kapal dengan kategori ukuran <10 GT, 10-30 GT, dan >30 GT. Alat tangkap gillnet milenium yang dioperasikan memiliki panjang 120 m/piece dengan mesh size 4 inci. Pengetahuan, persepsi, dan tindakan nelayan secara umum masuk ke dalam kategori “sedang”, mereka umumnya mencoba mematuhi peraturan yang ada namun pengetahuan nelayan terhadap konsep ukuran ikan layak tangkap atau legal size masih kurang. Nelayan pemilik memiliki skor tertinggi pada pengetahuan dan persepsi nelayan, sedangkan yang memiliki skor tertinggi pada tindakan nelayan yaitu nelayan nakhoda. Secara umum, Pemerintah perlu melakukan penyuluhan, dengan materi yang mencakup dampak penangkapan ikan secara berlebihan, ukuran ikan layak tangkap, dan pengenalan konsep ukuran ikan layak tangkap dan penerapannya.