PENYEBAB PENUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KRAMPYANGAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
| Main Author: | Rina Yulianata; mahasiswa |
|---|---|
| Format: | PeerReviewed |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan - Fakultas Ilmu Sosial UM
, 2016
|
| Online Access: |
http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HKn/article/view/52704 http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HKn/article/download/52704/40797 |
Daftar Isi:
- ABSTRACT Yulianata, Rina. 2016. Penyebab Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Sri Untari, M. Si, (II) Yuniastuti S.H, M.PdKata Kunci: Penyebab Penunggakan, Pajak Bumi dan BangunanPajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Setiap warga negara yang menikmati atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut wajib membayar PBB. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar PBB, sehingga mereka kerap kali menunggak atau bahkan tidak membayar. Penunggakan PBB yang terjadi menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar PBB kurang. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan PBB di kelurahan Krampyangan, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab penunggakan PBB di Kelurahan Krampyangan, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat setempat untuk meminimalisasi penunggakan PBB.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Aparatur Kelurahan Krampyangan, Aparatur Kecamatan Bugul Kidul, dan DISPENDA Kota Pasuruan,. Sedangkan teknik analisis data dimulai dari tahap (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menjelaskan: (1) mengenai pelaksanaan PBB di Kelurahan Krampyangan yakni dilakukan melalui proses menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak melalui kerjasama dengan RT dan RW. Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan; (a) hambatan yang dialami aparatur Kelurahan Krampyangan dalam penyampaian SPPT PBB adalah Data yang sering berubah-rubah sehingga mempersulit dalam penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak ; (2) penyebab penunggakan PBB meliputi: (a) masyarakat kurang sadar akan kewajiban membayar PBB: masyarakat kelurahan Krampyangan paling tidak harus menanamkan tiga konsep kesadaran terkait pajak. Yang pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara, (b) asumsi negatif dari masyarakat tentang PBB: pertama, masyarakat menganggap bahwa PBB yang mereka bayarkan tersebut dikorupsi oleh aparat pemerintahan; kedua, masyarakat menganggap bahwa membayar pajak tidak ada gunanya dikarenakan masyarakat tidak merasakan secara langsung dampak dari membayar PBB, (c) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar PBB: faktor lain yang menjadi penyebab penunggakan PBB di kelurahan Krampyangan adalalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar PBB. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; (3) Upaya yang dilakukan aparat untuk meminimalisasi penunggakan yakni: (a) penagihan PBB dilakukan secara langsung yakni: aparatur kelurahan wajib mengingatkan wajib pajak untuk menutaskan kewajibannya. Jadi, setiap warga kelurahan Krampyangan yang mendatangi kantor kelurahan akan selalu di ingatkan untuk membayar PBB., (b) pembuatan spanduk-spanduk dalam rangka memberikan himbauan agar masyarakat sadar dan peduli pajak: membuat spanduk-spanduk dalam rangka memberikan himbauan agar masyarakat sadar dan peduli pajak. Pembuatan spanduk ini ditujukan atau bertujuan untuk menarik minat masyarakat membayar pajak, serta menjadi himbauan agar masyarakat tidak lupa untuk membayar pajak, (c) bukti Pelunasan PBB yang dijadikan syarat untuk masyarakat yang berkepentingan: Setiap masyarakat yang berkepentingan ke kantor kelurahan, harus melampirkan bukti pelunasan PBB. Apabila bukti pelunasan PBB tidak dilampirkan, maka masyarakat yang berkepentingan tersebut akan kesulitan untuk menyelesaikan kepentingannya.Saran bagi Lurah Krampyangan, perlu mengadakan sosialisasi berupa penyuluhan tentang PBB. Bagi masyarakat kelurahan Krampyangan agar lebih aktif mencari informasi tentang pentingnya membayar PBB dengan memanfaatkan jaringan internet.ABSTRACT Yulianata, Rina. 2016. Causes Of Land And Building Tax Arrears In The Krampyangan Vilage Bugul Kidul District Of Pasuruan. Skripsi, Departement Of Law And Civics, Fakulty Of Social Sciences, State University Of Malang, Advisor: (I) Dr. Sri Untari, M. Si, (II) Yuniastuti S.H, M.PdKeywords: Cause Arrears, Land and Building TaxLand and building tax (PBB) is a tax on land and buildings. Every citizen who enjoy or benefit of the land and the building are required to pay taxes on land and buildings. But in reality, there are many people who lack the awareness of the importance of paying taxes on land and buildings, so they are often in arrears or even not pay. Delinquent Taxes on land and buildings is happening shows that the level of public awareness about the obligation to pay taxes on land and buildings less. The purpose of this study was to determine the implementation of the tax on land and buildings in the village Krampyangan, to find out what the cause of delinquency Taxes on land and buildings in the Village Krampyangan, and to know the efforts of local authorities to minimize non-payment of taxes on land and buildings.The approach used in this research is using qualitative approach with descriptive research. Data were collected by using observation, interview, and documentation. The research data in the form of documentation and interviews with informants Apparatus Krampyangan Village, Subdistrict Administrative Bugul Kidul, and DISPENDA Pasuruan. Data analysis technique starting from step (1) data reduction; (2) data; and (3) conclusion.The results of this study describes: (1) on the implementation of the United Nations in the Village Krampyangan which is conducted through the process to submit the Notice of Tax Payable (SPPT) to taxpayers through a partnership with RT and RW. Taxes owed must be repaid no later than 6 months from the date of receipt of SPPT by taxpayers. At the time of the payment due is not paid or underpaid, subject to an administrative fine of 2% a month; (a) constraints experienced in the delivery apparatus Village Krampyangan SPPT is data that is often choppy, making it difficult in the delivery SPPT to the taxpayer; (2) the cause of land and building tax arrears include: (a) the public is less aware of the obligation to pay the tax on land and buildings: the village community Krampyangan least three concepts have to instill awareness on tax matters. The first, the realization that the tax is a form of participation in supporting the country's development. Second, the realization that delay payment of taxes and the reduction of the tax burden could harm the state, (b) negative assumptions of the community on land and building tax: first, people thought that the land and building tax that they pay for the corruption by government officials; second, people assume that paying taxes is useless because they were not directly feel the effects of paying tax on land and buildings, (c) the lack of dissemination to the public on the obligation to pay the tax on land and building: other factors that cause delay in land and building tax in Krampyangan village adalalah lack of dissemination to the public on the obligation to pay the tax on land and buildings. Socialization is important in efforts to increase awareness and compliance of taxpayers; (3) Efforts are made to minimize the delay in apparatus namely: (a) Land and Building Tax billing done directly namely: administrative personnel required to remind taxpayers to menutaskan obligations. So, every village residents Krampyangan who went to the village will always remind you to pay tax on land and buildings., (B) the manufacture of banners in order to provide an appeal so that people are aware and concerned tax: make banners in order to provide appeal to the public aware and concerned about taxes. Making a banner is directed or intended to attract people to pay taxes, as well as being an appeal to people not to forget to pay taxes, (c) evidence of tax payment in land and building which is used as a condition for the communities involved: Every society concerned to the village office, should attach proof of payment of tax on land and buildings. If the proof of payment of tax on land and building is not attached, the communities involved will be difficult to complete their interests. Suggestions for Lurah Krampyangan, need to conduct socialization in the form of extension of the tax on land and buildings. For Krampyangan village community to more actively seek information about the importance of paying taxes on land and buildings by utilizing the Internet.