Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surabaya
| Main Author: | Erna Setijaningrum |
|---|---|
| Format: | Article PeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Airlangga University Press
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/97661/2/4A_PROGRAM%20TERPADU%20PENANGGULANGAN%20KEMISKINAN.pdf http://repository.unair.ac.id/97661/1/4_HASIL%20PEER%20DAN%20VALIDASI%20KADEP%20KARIL%20BU%20ERNA.pdf http://repository.unair.ac.id/97661/3/4T_PROGRAM%20TERPADU%20PENANGGULANGAN%20KEMISKINAN.pdf.pdf http://repository.unair.ac.id/97661/ https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/3253 |
Daftar Isi:
- Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain program terpadu dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Permasalahan kemiskinan ini menimbulkan masalah komplekss seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, dan masalah sosial. Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemkot Surabaya. Namun program tersebut masih kurang efektif karena: 1) tidak ada koordinasi antar instansi dalam menjalankan program dan 2) program tersebut tidak merefleksikan kebutuhan kelompok miskin untuk hidup layak di perkotaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan dilaksanakan pada instansi-instansi yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bapemas dan KB, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dispendik dan PDAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat delapan prioritas kebutuhan kelompok miskin yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan kebutuhan pokok, (5) air bersih, (6) kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, dan (8) lapangan kerja. Dari kedelapan kebutuhan prioritas kelompok miskin tersebut ditemukan desain program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensyaratkan adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait. Instansi yang harus melakukan koordinasi dalam program terpadu tersebut sejumlah delapan instansi yaitu (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Sosial, (3) Dinas Kesehatan, (4) Bapemas dan KB, (5) Dinas Cipta Karya, (6) PDAM, (7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (8) Dinas Tenaga Kerja.