Lihat Juga

• Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Kewenangan DPR RI Dalam Hal Penentuan Pimpinan DPR Dan Hak Imunitas DPR
  oleh: Gitawati, Dini Febry
  Terbitan: (2015)
• KEWENANGAN DPD DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAPERDA DAN PERDA DALAM PASAL 249 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
  oleh: Wardhana, Surya
  Terbitan: (2020)
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD,dan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan NegaraTerhadap UUD NKRI 1945
  oleh: Kirmayati, Rani Putri
  Terbitan: (2015)
• WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BANK SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
  oleh: Listari, 1212011169
  Terbitan: (2016)
• IMPLEMENTASI KETENTUAN 30% KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
  oleh: DARMAGANIS, DZIKRINA
  Terbitan: (2015)