TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS PENYERAHAN DATA WAJIB PAJAK UNTUK KEPENTINGAN PENYELIDIKAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
| Main Author: | UMAR MUKHTAR AL HADID, S.H., 031624253068 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/85992/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/85992/2/daftar%20isi.pdf http://repository.unair.ac.id/85992/3/daftar%20pustaka.pdf http://repository.unair.ac.id/85992/4/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/85992/ |
Daftar Isi:
- Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengkaji atau melihat adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terutama tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari klien atau wajib pajak berdasarkan Undang-Undang dengan tugas dari instansi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dapat menyimpangi Undang-Undang atas perintah Undang-Undang. Mengingat fungsi dan tanggungjawab Notaris maka dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris dihadapkan pada suatu dilema bahwa peraturan perUndang-Undangan yang manakah yang harus dilaksanakan,