Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
| Main Author: | Ridwan, 099411705 M |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 1996
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/85091/1/FULLTEXT.pdf http://repository.unair.ac.id/85091/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan ntuk menjelaskan tentang badan peradilan manakah yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang tidak menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik tolak dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interpretasi terhadap bahan hukum yang relevan dalam rangka menjelaskan mengenai tema sentral pokok masalah yang diuraikan sesuai dengan masing-masing isu hukum dalam penelitian ini.