Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Kepailitan Lembaga Perbankan
| Main Author: | Junaedi Kariadi, S.H., 090310147 MH |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/84896/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/84896/2/FULLTEXT.pdf http://repository.unair.ac.id/84896/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, pemerintah nampaknya berupaya untuk memberikan kesempatan yang besar bagi para kreditor untuk dapat menagih piutang-piutangnya kepada debitor yang tidak mau atau tidak mampu untuk membayar hutang-piutangnya yang telah jatuh tempo melalui koridor kepailitan. Pemerintah mungkin kurang menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan bila suatu lembaga perbankan benar-benar dapat dipailitkan, karena dengan dipailitkannya suatu bank maka akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas kepada masyarakat dan akan mengganggu sistem moneter secara nasional.