PEREMPUAN MENEMBUS GLASS CEILING DALAM POLITIK JABATAN STRATEGIS STRUKTURAL DI BIROKRASI KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi:
- Minimnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis struktural di birokrasi Kementrian Republik Indonesia menjadi pertanda adanya glass ceiling yang dihadapi perempuan di birokrasi. Penelitian ini fokus membahas bagaimana perempuan menembus glass ceiling dalam jabatan strategis struktural di birokrasi Kementrian Republik Indonesia. Penelitian dilakukan di tiga kementrian di Indonesia yakni Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Informan penelitian ini adalah pejabat perempuan eselon satu setara Direktur Jendral dan pejabat eselon dua di tiga kementrian tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait dan literatur ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, dan dokumen Badan Kepegawaian Negara. Temuan data dianalisis dengan Teori Feminisme Post Strukturalis oleh Sandra Harding (1992). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif agar secara rinci dapat merangkai temuan empiris hingga mendapatkan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan posisi perempuan yang timpang pada posisi strategis dengan laki-laki dikarenakan kuatnya nilai patriarki di birokrasi, dan adanya pembagian kerja politik jabatan di Kementrian Republik Indonesia. Selain itu, untuk menembus glass ceiling, perempuan melakukan beberapa upaya yakni melalui hard politics dan personalisasi patronase politik. Adapun saran untuk mengurangi glass ceiling ini adalah pembuatan kebijakan yang didasari pegalaman perempuan, pelatihan peningkatan pengetahuan dan perspektif kesetaraan gender di birokrasi, monitoring pelaksanaan pengarusutamaan gender di tiap kementrian, affirmative action untuk jabatan struktural, dan penempatan pihak ketiga dari eksternal dalam seleksi lelang jabatan di tiap kementrian.