HAK VETO SEBAGAI POLITICAL COERCION DALAM PEMBENTUKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER
| Main Author: | DERRY KRISNA SUSANTO, 031511133006 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/80310/1/KKB%20KK-2%20FH.85-19%20Sus%20h%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/80310/2/KKB%20KK-2%20FH.85-19%20Sus%20h%20SKRIPSI.pdf http://repository.unair.ac.id/80310/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan masih menjadi topik perdebatan masyarakat internasional dari sejak berdirinya organ tersebut. Meskipun maksud dan tujuan pemberian hak tersebut adalah semata-mata untuk membantu pelaksanaan tugas utama Dewan Keamanan dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi seiring berjalannya waktu konsep, pemberlakuan hak veto tersebut berubah menjadi alat atau instrumen politik untuk menekan negara-negara lain demi melindungi kepentingan nasional masing-masing negara anggota tetap Dewan Keamanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemberlakuan hak veto tersebut, yang meliputi: arti penting resolusi Dewan Keamanan dalam pembentukan hukum internasional kontemporer, unsur tekanan yang terdapat pada pemberlakuan hak veto dalam proses pembentukan resolusi Dewan Keamanan, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menekan pemberlakuan hak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan konsep pemberlakuan hak veto tersebut dapat mengakibatkan suatu resolusi Dewan Keamanan bersifat lemah dikarenakan hilangnya kesamaan kedudukan negara yang berdaulat sebagai akibat adanya tekanan politik dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan dalam membentuk suatu resolusi Dewan Keamanan yang memiliki karakteristik sebagai perjanjian internasional.