PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS IZIN PEMAKAIAN TANAH
| Main Author: | ARBHIE NUGRAHA HANAFI, 031511133224 |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.unair.ac.id/80063/1/Abstrak%20FH%2099%2019%20Han%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/80063/2/Fulltext%20FH%2099%2019%20Han%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/80063/ http://lib.unair.ac.id |
Daftar Isi:
- Di Kota Surabaya dikenal Izin Pemakaian Tanah yang merupakan izin yang diterbitkan oleh pemerintah kota Surabaya atas pemakaian tanah aset pemerintah. Pengaturan mengenai Izin Pemakaian Tanah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah. Pada praktiknya, tidak sedikit masyarakat Surabaya yang mengajukan bangunan yang berdiri di atas tanah aset Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan IPT sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Untuk dapat membebankan bangunan serta segala sesuatu yang melekat di atas IPT tersebut dengan jaminan fidusia, terlebih duhulu pemegang IPT harus mendapatkan izin untuk menjadikan bangunan di atas IPT tersebut menjadi agunan kredit dari Kepala Dinas. Bilamana debitor melakukan wanprestasi, pihak bank dapat melakukan upaya hukum antara lain dengan cara restrukturisasi kredit, bilamana tidak membawa hasil maka dilakukan eksekusi jaminan atas objek jaminan fidusia tersebut.